Oleh Rani HS
Aktivis Muslimah
Baru-baru ini, ramai berita tentang pernyataan Presiden Prabowo yang mengatakan bahwa angka kemiskinan di Indonesia menurun. Hal ini mengacu pada Data Badan Pusat Statistik (BPS), yang mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2025 menurun 0,10 persen terhadap September 2024, menjadi 8,47 persen. (Bbc news. 25/7/2025)
Sementara di lain pihak, BPS juga menyebut penduduk miskin di kota mengalami pertambahan sekitar 220.000 orang. Hal ini menunjukkan ketidak sinkronan antara data dengan fakta di lapangan.
Hal ini senada dengan pendapat yang dikutip dari tirto. id—Direktur Eksekutif Institut for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, yang meragukan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) soal data kemiskinan lantaran dinilai tak sesuai dengan realita di lapangan.
Disinilah, adanya ketidaksesuaian antara data dengan fakta yang menjadi komoditas dalam politik. Data dan fakta bisa dirubah sesuai pesanan oligarki.
Fakta yang ada di lapangan, justru dengan banyaknya PHK dimana-mana, menurunnya daya beli masyarakat, banyaknya orang jalanan yang meminta-minta, meningkatnya angka kriminalitas, menunjukkan adanya kesenjangan sosial yang cukup tajam antara si kaya dan si miskin. Hal ini sudah jelas tidak sesuai, antara data dengan fakta itu tadi.
Akar masalah kemiskinan ekstrim bukan pada definisinya, tetapi pada sistem ekonomi kapitalis yang menciptakan jurang antara si kaya dan si miskin. Adanya kemiskinan yang cukup tajam menunjukkan ada kesalahan dalam tata kelola negara, terlebih dalam mengelola ekonomi dan sumber daya alam. Kalau dilihat dari sumber daya alam, seharusnya rakyat Indonesia hidup makmur dan sejahtera.
Oleh karena itu, kemiskinan yang melanda rakyat Indonesia saat ini murni bukan kemiskinan yang nyata dari kodratnya, melainkan sengaja dimiskinkan. Itulah sistem kapitalis yang tidak sesuai dengan tuntutan Illahi. Sistem yang diterapkan adalah sistem kufur, buatan manusia, yang membawa pada kesengsaraan dan kehinaan dunia akhirat.
Indikator keberhasilan ekonomi dalam Islam bilamana rakyat sudah tidak merasakan kesulitan lagi untuk membeli bahan pokok makanan, biaya kesehatan, biaya pendidikan, dll. Lapangan pekerjaan dibuka seluas-luasnya untuk rakyat Indonesia dan sumber daya alam tidak dieksploitasi lalu dijual ke luar negeri. Perlunya ada koreksi dari berbagai komponen agar bisa keluar dari kemelut kesenjangan ekonomi ini.
Bila tidak segera diatasi, maka Indonesia akan mengalami kehancuran diberbagai segi kehidupan. Agar rakyat Indonesia bisa segera keluar dari jurang kehancuran, maka Islam punya solusinya.
1. Dalam sistem Islam, negara bertanggung jawab penuh atas kebutuhan dasar rakyat (pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan) tanpa syarat pasar.
2. Sumber daya alam dikelola negara untuk kemaslahatan umat, bukan untuk dikomersialkan.
3. Sistem Islam tidak mengukur kemiskinan dari angka (PPP) buatan lembaga Internasional, melainkan dari terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu secara layak.
Disinilah letak keagungan sistem Islam yang sesuai dengan fitrah manusia, yang membawa ketentraman bagi seluruh umat manusia di muka bumi.
Wallahualam bissawab
.jpeg)
