Oleh: Ummu Aidzul
Tenaga Pendidik
Indahnya masa kanak-kanak sepertinya tidak dirasakan oleh YRB (10) siswa kelas IV SD di Kecamatan Jerebu, Ngada, Nusa Tenggara Timur. Dia ditemukan tewas tergantung di pohon cengkeh oleh sang nenek. Kehidupan yang amat sulit dirasakan membuat nya merasa putus asa hingga nekat bunuh diri. Sebelumnya, dia meninggalkan sepucuk surat perpisahan agar ibunya tidak perlu menangis karena kepergiannya.(Tirto.id, 6/2/2026)
Salah satu faktor pemicu korban melakukan bunuh diri konon katanya akibat orang tua tidak mampu membelikan pensil dan buku tulis. Selain itu, pihak sekolah juga menagih uang pembayaran sebesar 1,2 jt yang sebetulnya sudah dilunasi sebesar 500rb. Sehingga total tunggakan sesungguhnya tinggal 720rb. Miris di tengah gembar gembor masyarakat Indonesia paling bahagia di dunia, ternyata ada anak yang tidak mampu untuk membeli pensil dan buku tulis yang harga nya tidak seberapa.
Hilangnya Kebahagiaan Anak dalam Pemerintahan Kapitalis
Kasus ini menunjukkan belum terwujudnya hak pendidikan untuk seluruh anak di Indonesia. Beban biaya sekolah menjadi salah satu faktor pendorong bunuh diri pada anak. Keputusan pahit ini tidak mungkin diambil secara spontan, namun akumulasi dari banyaknya beban hidup yang menghimpit. Selain faktor lain yakni terpisahnya korban dari ibu kandung. Kurangnya kasih sayang dan perhatian bisa menjadi beban berat kemudian ditambah beban yang lainnya.
Pendidikan dasar adalah hak seluruh anak Indonesia yang dijamin dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 berbunyi "setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". Maka negara wajib membiayai dan menjamin terselenggaranya pendidikan gratis bagi seluruh anak. Namun fakta sering kali berbeda. Berdasarkan data yang dihimpun katadata.co.id sebanyak 45.047 anak yang putus sekolah di jenjang Sekolah Dasar. Alasan utama putus sekolah adalah faktor ekonomi.
Pemerintah memang memberikan pendidikan gratis untuk siswa yang bersekolah di negeri. Akan tetapi, seragam dan kelengkapan sekolah lain seperti sepatu, tas, alat tulis tetap harus membeli dengan biaya sendiri. Untuk membantu masyarakat miskin, pemerintah sudah mengeluarkan KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Sayangnya penerima bantuan ini terbatas bahkan saat ini dikurangi akibat adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu korban YRB adalah anak pertama dari 5 bersaudara yang statusnya yatim. Ibunya berjuang sendiri menjadi buruh tani. Maka statusnya miskin dan yatim, namun tidak memperoleh bantuan KIP. Dalam UUD 1945 no 34 yang berbunyi "Fakir Miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara." Ini bermakna kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan kesehatan dan pendidikan. Namun pelaksanaannya belum terlihat nyata, terlebih saat ini.
Betapa sulitnya kehidupan yang dijalani masyarakat Indonesia sekarang. Di tengah harga kebutuhan pokok yang naik terus menerus, sementara lapangan pekerjaan sedikit menjadikan rakyat pontang panting dalam memenuhi kebutuhan hidup meteka. Jangankan untuk memenuhi biaya sekolah, sekedar untuk makan saja terasa amat sulit bagi masyarakat kalangan bawah. Maka pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi negara.
Sementara dalam pemerintahan kapitalis, kesehatan dan pendidikan justru dikomersilkan. Bisa dirasakan dengan adanya kelas-kelas dalam layanan kesehatan. Sementara dibidang pendidikan, rakyat harus mengeluarkan biaya lebih jika menginginkan pendidikan yang inklusi. Dan terlihat rakyat harus mengupayakan sendiri untuk memenuhi pelayanan kesehatan dan pendidikan. Terlebih dengan penon aktifan kartu Bpjs PBI (Asuransi Bpjs yang gratis dan dibayarkan oleh negara). Hingga muncul tagline orang miskin dilarang sakit.
Ini dikarenakan sistem pemerintahan kapitalisme yang memandulkan perannya dalam meriayah rakyat. Mereka bertugas hanya untuk membuat regulasi yang sering kali tidak memihak rakyat kecil. Seringkali rakyat dipungut dengan beraneka pajak, sementara dibiarkan berjuang sendiri dalam memenuhi segala kebutuhan hidup.
Pemerintahan Islam Melindungi Anak
Terdapat perbedaan yang amat besar dalam pemerintahan Islam dengan kapitalis. Yakni dari dasar atau asasnya, pemerintah Islam tegak atas dasar riayatul suunil ummat. Pemerintah haruslah mengurusi urusan rakyat, tidak boleh menelantarkan atau membiarkan rakyat dalam kesulitan. Sebagaimana hadis dari Rasulullah saw.
"Pemimpin atau imam adalah raa'iin pengurus urusan rakyat"
Pendidikan dalam Islam merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Tidak dibebankan kepada orang tua. Maka pendidikan gratis harus diwujudkan dan pemerintah mengadakan seluruh sarana dan prasarana yang memadai untuk terwujudnya pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat bagi yang mampu ataupun tidak mampu.
Anggaran pendidikan dan kesehatan bagi rakyat harus diutamakan. Sangat mungkin dilakukan karena mekanisme perekonomian negara yang berbasis baitul mal memiliki banyak pemasukan baik melalui fa'i, ghanimah, jizyah, kharaj, serta kepemilikan umum. Dan pengelolaan SDA secara mandiri oleh negara itulah yang termasuk kepemilikan umum memberikan sumbangsih yang paling besar bagi negara.
Islam juga memiliki pengaturan untuk memberikan perlindungan dan keamanan anak dalam lingkungan keluarga dan lingkungan sosial. Tanggung jawab nafkah terletak pada kepala keluarga dan negara yang akan menyediakan lapangan pekerjaan. Jika kepala keluarga tidak mampu bekerja ataupun meninggal, maka tanggung jawab ini berpindah kepada keluarga dari pihak ayah. Jika tidak ada kerabat yang mampu menanggung maka negara yang akan memberikan santunan.
Jaminan negara Islam untuk memberikan kesejahteraan bagi anak, dicontohkan oleh Khalifah kedua yakni Khalifah Umar bin Khattab yang memberikan santunan kepada setiap bayi yang lahir.
Maka untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi anak sehingga tidak lagi terulang kejadian anak yang bunuh diri haruslah melalui perubahan sistem. Kita harus mengupayakan tegaknya aturan Islam secara kafah agar terwujud rahmatan lil'alamin. Wallahualam bissawab.
