 |
Yanti Novianti (Pegiat Dakwah) |
Bencana banjir bandang dan longsor yang menerjang berbagai wilayah sumatera, tepatnya pada tanggal 26 November 2025 telah meninggalkan jejak kerusakan yang tidak ringan. Tercatat seluas 56.652 hektare lahan persawahan di 18 kabupaten dan kota mengalami kerusakan serius (https://mediaindonesia.com, 25/ 01 /2026). Hamparan sawah yang sebelumnya menjadi sumber penghidupan masyarakat kini berubah menjadi genangan lumpur dan sisa material longsoran. Kondisi ini bukan sekadar persoalan alam, tetapi juga pukulan berat bagi ketahanan pangan dan roda ekonomi warga setempat.
Di wilayah Aceh pegunungan, luka bencana terasa lebih panjang. Hasil pertanian dan perkebunan yang seharusnya menjadi harapan pemulihan ekonomi justru terhambat karena akses transportasi darat belum sepenuhnya pulih. Jalan-jalan yang rusak membuat hasil panen sulit dibawa ke pasar. Para petani menghadapi dilema yaitu panen ada, tetapi jalur distribusi terputus. Akibatnya, komoditas yang mestinya bernilai ekonomi tinggi terpaksa tertahan di desa-desa.
Penetapan status tanggap darurat untuk keempat kalinya menjadi isyarat jelas bahwa pemulihan pascabencana masih jauh dari kata selesai. Langkah darurat yang berulang menunjukkan bahwa upaya perbaikan membutuhkan waktu, tenaga, dan koordinasi yang lebih besar. Masyarakat masih menanti hadirnya solusi nyata agar aktivitas pertanian, distribusi hasil panen, dan kehidupan sehari-hari dapat kembali berjalan sebagaimana mestinya.
Ketika Pascabencana Tak Kunjung Pulih
Pemulihan pascabencana yang berjalan lambat membuat sendi-sendi perekonomian masyarakat semakin lemah. Lapangan pekerjaan menyusut, pendapatan keluarga menipis, dan modal untuk memulai kembali usaha hampir tak ada.
Sementara hasil pertanian dan perkebunan yang seharusnya menjadi penopang hidup justru tersendat di jalur distribusi. Komoditas yang telah dipanen sulit dipasarkan, membuat jerih payah petani tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Akibatnya, petani dan pekerja kebun terpaksa menunda atau membatalkan rencana tanam, menambah utang untuk kebutuhan hidup, dan menanggung risiko kelaparan atau kekurangan gizi di rumah tangga yang paling rentan.
Di sisi lain, cara pandang pengelolaan negara yang terlalu menitikberatkan hitung-hitungan untung dan rugi berdampak pada minimnya dukungan anggaran untuk pemulihan. Prioritas yang sempit ini membuat penanganan pascabencana berjalan tersendat, seolah tanggung jawab negara terhadap warganya tidak dijalankan secara utuh. Akibatnya, peran negara sebagai pengayom dan pelindung masyarakat belum terasa maksimal di tengah situasi sulit yang dihadapi rakyat.
Ketika Kebijakan Tak Sejalan dengan Amanah
Pengelolaan bencana di negeri ini masih menunjukkan banyak kelemahan mendasar. Koordinasi antarinstansi belum berjalan selaras, sehingga penanganan di lapangan kerap tidak efektif. Akibatnya, masa tanggap darurat harus diperpanjang berulang kali karena persoalan pokok seperti perbaikan infrastruktur dan pemulihan kehidupan warga belum benar-benar terselesaikan.
Situasi tersebut bertolak belakang dengan tuntunan Islam yang menekankan tanggung jawab penguasa terhadap urusan rakyat. Rasulullah ï·º bersabda:
“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban langsung untuk memastikan keselamatan, pemulihan, dan kesejahteraan masyarakat, terlebih dalam kondisi darurat akibat bencana.
Namun dalam pola kebijakan yang berorientasi kapital, penggunaan anggaran negara lebih banyak diarahkan pada sektor-sektor yang dinilai menguntungkan secara ekonomi. Akibatnya, pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak sering kali terpinggirkan. Masyarakat seakan dipaksa bertahan dengan kemampuan sendiri, meski berada dalam kondisi serba terbatas dan rentan.
Bantuan Tepat Sasaran, Cermin Kepengurusan Rakyat
Negara harus berperan sebagai raa’in , yaitu pengurus yang sigap dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Dalam praktiknya, itu berarti pemerintah menyiapkan dan melaksanakan program pemulihan yang menyeluruh: memperbaiki jalan dan jembatan yang putus, merehabilitasi lahan pertanian yang rusak, serta menjamin pasokan air, listrik, dan hunian sementara bagi keluarga terdampak. Pemulihan perlu dilakukan dengan cepat namun juga adil dengan prioritas diberikan pada yang paling membutuhkan, perencanaan transparan, dan langkah-langkah teknis disinergikan agar pemulihan tidak hanya bersifat sementara tetapi berkelanjutan.
Penyaluran bantuan pun diarahkan tepat sasaran, menyesuaikan kondisi riil penerima. Warga yang sakit, lanjut usia, penyandang disabilitas, atau mereka yang kehilangan sumber penghasilan memperoleh dukungan sesuai kebutuhannya. Bantuan diberikan sebagai bentuk tanggung jawab, bukan sekadar simbol atau upaya membangun citra.
Rasulullah ï·º bersabda:
“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.”
(HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan bukan sekadar jabatan, tetapi amanah untuk memastikan urusan rakyat tertangani, terutama saat mereka berada dalam kondisi sulit seperti pascabencana.
Islam juga menekankan pentingnya keadilan dan kepedulian dalam mengurus urusan publik. Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”
(QS. An-Nisa: 58)
Dalam sistem syariat Islam, pendanaan kebijakan dan program pemulihan bencana yang terjadi di daerah terdampak bersumber dari Baitul Maal, lembaga keuangan publik yang mengelola harta umat dalam jumlah besar dan beragam.
Kemudian disalurkan sesuai prioritas kemaslahatan umat. Alokasi tersebut difokuskan pada penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan mutu pendidikan, serta pemenuhan layanan dasar yang dibutuhkan secara luas.
Setiap program pemulihan dirancang dengan ketentuan yang ringkas dan mudah dipahami, sehingga tidak menyulitkan masyarakat dalam mengaksesnya. Proses pelayanan dibuat sigap dan efisien, sementara pelaksanaannya dikelola secara profesional agar hasilnya tepat sasaran dan memberi dampak nyata.
Prosedur yang tidak berbelit menjadi kunci agar bantuan dan layanan dapat segera dirasakan manfaatnya. Selain itu, pelaksanaan program dilakukan dengan prinsip cepat dalam pelayanan, tanpa mengorbankan ketepatan sasaran, sehingga respon terhadap kebutuhan masyarakat dapat diberikan secara sigap.
Tidak kalah penting, seluruh proses penanganan dijalankan secara profesional dan amanah. Pengelolaan dana dilakukan oleh pihak yang kompeten, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga kepercayaan publik tetap terjaga. Dengan tata kelola yang baik dan orientasi pada kemaslahatan, program pemulihan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga menjadi fondasi kuat bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Wallahu alam bishawwab
