Sejumlah orang tua siswa di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), mengancam akan melakukan demo besar-besaran terkait dengan kasus keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Video siswi SMK yang diduga keracunan usai menyantap MBG mendapat respon dari warga Balikpapan. Mereka menuntut pemerintah bertanggung jawab atas program ini.
Selain kasus di Balikpapan, kasus keracunan MBG juga terjadi di Samarinda. Hal tersebut terungkap setelah beredar informasi adanya makanan yang cenderung basi di salah satu sekolah menengah kawasan Sungai Pinang.
Satgas langsung berkoordinasi dengan pihak sekolah dan guru untuk memastikan kondisi di lapangan.
Berkaca dengan kasus di atas, apakah program yang dijalankan memang tujuannya untuk meningkatkan kualitas gizi anak atau ada tujuan lain?
Corak Kapitalis
Lagi dan lagi jumlah kasus keracunan MBG kembali terjadi, kali ini terjadi di Kota Balikpapan dan Samarinda. Sebenarnya ini bukan kasus yang baru. Hal serupa juga sudah terjadi di beberapa kota di Indonesia. Dan kalau kita mencermati bahwa penanganan kasus tersebut terlihat lamban dan nampaknya sangat lemah. Terlihat kasus serupa terus terjadi di beberapa kota yang sudah menerapkan kebijakan MBG tersebut.
Kebijakan yang merupakan program unggulan dari presiden, yang diklaim mampu meningkatkan kesehatan anak dan mengurangi angka stunting. Alih - alih kebijakan ini menyelesaikan masalah gizi, justru menimbulkan masalah baru, yakni banyaknya kasus keracunan yang menimpa anak- anak setelah mengkomsumsi MBG tersebut.
Banyaknya masalah yang ditimbulkan oleh program MBG sejatinya menggambarkan kepada kita bahwa masalahnya bukan hanya terfokus pada kesalahan teknis saja.
Nampak bahwa program MBG ini lahir dari sistem kapitalisme yang dijadikan sebagai ladang bisnis. Tujuan utamanya bukan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Tapi justru melakukan segala macam cara untuk meraup keuntungan dari setiap kebijakan yang dibuat.
Program untuk meraih dukungan rakyat sekaligus kental kepentingan bisnis yang pada akhirnya rakyat-lah yang harus menjadi korban. Karena tujuan awalnya bukan pro kepada rakyat tapi bisnis semata. Akhirnya kebijakan ini pula menghantarkan kepada kesengsaraan rakyat dengan segala dampak yang ditimbulkan.
Sejatinya segala kebijakan yang dibuat tidak pernah berpihak kepada rakyat. Mereka tidak peduli apakah kebijakan yang mereka buat berdampak jangka panjang dalam hal perekonomian atau tidak. Di saat anggaran negara dalam kondisi krisis dengan berbagai sektor harus efisiensi demi program MBG tersebut.
Obral dan janji politik hanya manis di awal, meraih dukungan masyarakat dengan berbagai janji kebijakan yang dilontarkan yang pada akhirnya mereka juga menghianati. Pada dasarnya setiap kebijakan termasuk program MBG merupakan program populis yang kental dengan aroma bisnis lahir dari sistem kapitalisme yang tujuan utamanya adalah keuntungan.
Kepemimpinan dalam Islam
Kondisi yang terjadi saat ini merupakan hasil dari penerapan sistem sekuler kapitalisme.
Islam berpandangan bahwa pemimpin adalah sebagai pelindung bagi rakyat yang dipimpinnya. Ia punya tanggung jawan besar kepada rakyat dan kelak akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.
Sebagaimana hadist Rasulullah Saw.
"Imam adalah raa'in (gembala) dan ia bertanggungjawab atas rakyatnya."
(HR. Bukhari)
"Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu perisai yang (orang - orang) akan berperang dibelakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaannya)."
(HR Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu dawud).
Dalam Islam, negara menjamin kebutuhan gizi generasi dengan mekanisme sesuai hukum syara. Negara akan menyediakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya sehingga kepala keluarga bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Rakyat akan mudah mencari pekerjaan demi memenuhi kebutuhan dan mendapatkan kehidupan yang layak serta pemenuhan gizi keluarga akan tercukupi.
Gizi generasi sejatinya harus ditopang oleh negara, pembiayaan makanan bergizi merupakan tanggung jawab bersama yaitu negara dan individu. Mekanisme pembiayaan negara mencakup;
Pertama, alokasi anggaran yang bersumber dari baitulmal (kas negara) seperti fai, kharaj, khumuz, jizyah dan dharibah.
Kedua, pengelolaan aset publik atau kepemilikan umum seperti minyak gas bumi, listrik, pertambangan, dan perairan.
Dari sumber pendapatan negara yang beragam akan mampu mewujudkan semua kebijakannya dalam hal mengurus rakyat.
Dalam kitab Tarikh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ibnu abdil Hakam menyebutkan bahwa khalifah mendirikan dapur umum. Untuk memastikan bahwa tidak ada satupun rakyat yang kelaparan di bawah pemerintahannya.
Pada masa kekhalifahan Utsmaniyah, layanan makan bergizi gratis sudah diterapkan dalam bentuk Imaret (dapur umum). Berbasis wakaf yang telah dibangun di abad ke-14 sampai ke-19. Dapur umum tersebut dibangun oleh Sultan Orhan. Makanan tersebut didistribusikan secara gratis kepada masyarakat tanpa memandang apakah dia muslim ataupun non muslim.
Ini membuktikan kepada kita, bahwa kebijakan dalam hal pemenuhan makanan bergizi dalam negara Islam adalah bentuk tanggung jawab negara memberikan pelayanan terbaik.
Negara yang berasaskan Islam Mampu menyelesaikan beragam persoalan umat.
Rakyat akan menjadi prioritas utama oleh negara.
Dengan menerapkan aturan Islam secara keseluruhan oleh negara, maka persoalan MBG ini bisa diselesaikan dengan cepat. Karena seorang pemimpin dalam Islam akan memprioritaskan rakyat di atas segala- galanya sebagai bentuk pertanggungjawaban kelak di Yaumil Akhir.
Wallahu a'lam bisowab
