Oleh Nia Rahmat
Guru dan Pegiat Literasi
Triliunan rupiah bisa digelontorkan untuk proyek mercusuar. Tetapi ketika bicara tentang gaji guru, pemerintah selalu punya alasan klasik: keterbatasan anggaran. Nasib guru honorer dan guru PPPK yang hidup dengan ketidakpastian hanyalah potret betapa negara lebih mementingkan citra politik ketimbang masa depan pendidikan. Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah agar tidak hanya menaikkan gaji guru dan dosen berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) tetapi juga memperhatikan nasib guru honorer. Menurutnya peran guru honorer sangat vital dalam memajukan pendidikan nasional tetapi kesejahteraan mereka masih jauh dari layak. "Guru honorer memiliki peran penting tetapi kesejahteraan mereka kurang diperhatikan. Maka sudah seharusnya pemerintah menaikkan gaji mereka ", kata Lalu di Jakarta, (BERITASATU, 22/9/2025).
Guru adalah penopang peradaban, dari tangan merekalah lahir generasi penerus bangsa. Namun ironis, di negeri yang mengaku menjunjung tinggi pendidikan, para guru justru sering diperlakukan tidak adil.
Jeritan hati guru PPPK di DPR, “Kami tidak iri dengan PNS, tapi jangan zalimi kami,” adalah potret nyata betapa pemerintah masih kurang peduli terhadap nasib pendidik. Mereka mengajar dengan beban yang sama, tanggung jawab yang sama, tetapi hak yang diterima jauh dari kata layak: tanpa jenjang karier, tanpa pensiun, dan gaji yang minim. Bahkan tak sedikit yang terlilit utang pinjol.
Kenyataan ini memperlihatkan wajah buram kebijakan negara. Guru seakan hanya dipandang sebagai beban anggaran, bukan sebagai investasi masa depan bangsa. Padahal, tanpa guru yang sejahtera, mustahil lahir pendidikan berkualitas. Mustahil lahir generasi emas. Bagaimana mungkin kita berharap siswa berprestasi jika gurunya sendiri hidup dengan ketidakpastian?
Diakui atau tidak, penguasa negeri kurang memperhatikan masalah kesejahteraan para guru. Mereka lebih fokus mengurusi masalah lainnya yang dianggap 'lebih menguntungkan negara'.
Solusi dari Perspektif Islam
Islam menawarkan jalan keluar yang jelas terkait pendidikan. Negara berkewajiban penuh menjamin kesejahteraan rakyatnya termasuk guru. Di dalam Islam sebenarnya tidak ada status guru honorer, guru PPPK atau guru ASN. Mereka semua adalah para guru yang mengemban amanah dari negara sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Terkait hal ini, maka sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan perhatian yang layak
Lebih dari itu Islam sangat memuliakan derajat para guru, baik itu guru untuk ilmu-ilmu keagamaan maupun ilmu terkait pengetahuan dan teknologi. Karena pada dasarnya di dalam Islam tidak ada dikotomi ilmu. Terkait pengurusan negara terhadap rakyatnya, dalam hal ini adalah kesejahteraan para guru, maka Rasulullah ï·º bersabda:
“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Dalam Islam, sumber pemasukan negara (baitulmal) telah ditetapkan:
1. Kepemilikan umum – kekayaan alam seperti tambang, minyak, gas, hutan, dan laut wajib dikelola negara dan hasilnya dikembalikan sepenuhnya untuk rakyat.
2. Kepemilikan negara – aset dan tanah milik negara yang bisa menjadi penopang anggaran.
3. Zakat – sumber tambahan yang menyejahterakan rakyat, bukan pajak yang membebani.
Dengan pengelolaan yang benar, kekayaan alam Indonesia yang melimpah tidak perlu jatuh ke tangan swasta atau asing. Gaji guru dapat dijamin layak, tanpa alasan keterbatasan anggaran atau utang luar negeri.
Fudhail bin Iyadh, ulama sunni asal Uzbekistan berpandangan bahwa peran guru dalam Islam ditempatkan sebagai profesi yang mulia. Satu dari sekian faktor ini menyebabkan Daulah Abbasiyyah sangat memperhatikan kesejahteraan para guru.
Saat diungkap Ustadz Zainun Hisyam dalam artikelnya berjudul "Gaji Guru Fantastis di Masa Daulah Abbasiyyah", para guru diberikan gaji yang bisa dibilang sangat besar jika dibandingkan dengan gaji para pada saat ini. Begitu tuturnya. (NU Online, 4/9/2025).
Pada dasarnya pemberian gaji rutin guru telah berlangsung sejak kepemimpinan khalifah Umar Bin Khaththab hingga masa Khalifah Umar Bin Abdul Azis dari Bani Umayyah.
Pemberian upah, papar ustadz Zainun bukan hanya diperuntukkan bagi para guru putra putri khalifah di istana tapi juga untuk para guru yang mendedikasikan dirinya kepada masyarakat dengan besaran upah berdasarkan kompetensi yang dimiliki guru.
Upah guru melonjak tajam ketika tampuk kepemimpinan berada di tangan Khalifah Harun Ar Rasyid dari Abbasiyyah. Pada masa Harun upah tahunan rata-rata untuk para penghafal Al Qur'an, penuntut ilmu, pendidik umum mencapai 2000 dinar. Silahkan dikonversikan ke dalam rupiah dengan perbandingan 1 Dinar itu 4,25 gram emas murni.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang memuliakan gurunya. Jika pemerintah terus abai, sesungguhnya ia sedang menggadaikan masa depan generasi penerusnya sendiri. Jeritan guru adalah alarm keras bahwa sistem hari ini tidak berpihak pada para pendidik.
Saatnya pemerintah berhenti beretorika. Gunakan kekayaan negeri ini untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak. Dan mulai dari mana? Mulailah dari memuliakan guru, karena dari sanalah masa depan bangsa berawal.
Wallahualam bissawab.
