 |
| Penulis: Titin Kartini |
Beberapa hari lalu, tepatnya pada hari Kamis, 28 Agustus 2025, telah terjadi aksi demo mahasiswa di depan Gedung DPRD Kota Bogor. Aksi yang semula berjalan damai berubah menjadi anarkis. Mahasiswa berkeinginan agar seluruh peserta aksi diterima untuk menemui anggota DPRD Kota Bogor, tetapi anggota DPRD hanya mengizinkan 10 orang saja sebagai perwakilan dari mahasiswa. Tidak terima atas keputusan tersebut, mahasiswa pun mendesak masuk dan merobohkan pagar kantor DPRD Kota Bogor. (megapolitandotantaranewsdotcom, 28/08/2025)
Peristiwa demontrasi yang berakhir anarkis bukan hanya terjadi di Kota Bogor. Di beberapa kota bahkan terjadi kericuhan antara demonstran dengan aparat keamanan, seperti yang terjadi di Jakarta. Sejumlah fasilitas umum rusak, beberapa korban terluka, bahkan nyawa pun melayang. Fenomena ini tentu saja tak lepas dari rasa muak dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang semakin menambah kesengsaraan rakyat. Selain kebijakan yang menyengsarakan rakyat, ada pula pejabat yang melontarkan kata-kata yang menyakiti hati nurani rakyat. Hal ini semakin membuat rakyat sakit hati, padahal mereka mendapat gaji dan fasilitas-fasilitas fantastis lainnya dari uang rakyat.
Pergolakan yang terjadi menunjukkan bahwa rakyat menginginkan perubahan. Tentunya perubahan yang lebih baik. Namun ketidakpahaman rakyat justru membuat aksi nyata maupun aksi maya bergulir tak tentu arah. Seakan-akan meluapkan amarah dan ketidakpuasan yang tiada berujung. Tentu kita semua menginginkan perubahan, namun seperti apakah perubahan yang seharusnya diperjuangkan?
Islam sebagai dien yang sempurna dan menyeluruh, telah memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan muhasabah lil hukkam (mengoreksi penguasa), di antaranya Allah Swt. berfirman dalam QS. Ali Imran: 104 yang artinya: ‘’Dan hendaklah ada di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung’".
Rasulullah saw. juga bersabda: ‘’Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, hendaknya kalian benar-benar mengajak kepada yang makruf dan benar-benar mencegah dari yang mungkar, atau jika tidak, niscaya Allah akan mengirimkan hukuman/siksa kepada kalian sebab keengganan kalian tersebut, kemudian kalian berdoa kepada-Nya namun doa kalian tidak lagi dikabulkan.’’ (HR. Tirmidzi, hadis hasan).
Dalam firman Allah Swt. dan sabda Rasulullah saw. tersebut, dengan jelas dan tegas mewajibkan umat Islam untuk beramar makruf nahi mungkar. Artinya tidak berdiam diri ketika melihat kemungkaran. Namun tentunya Islam mempunyai panduan akan hal ini. Bersikap anarkis dan merusak fasilitas umum dalam beramar makruf nahi mungkar merupakan hal yang sangat dilarang dalam Islam. Sebab tujuan aksi ini adalah untuk mengoreksi kesalahan pembuat kebijakan atau penguasa, tanpa melakukan pengrusakan baik milik pribadi maupun fasilitas umum.
Dalam sistem Islam, rakyat mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan amar makruf nahi mungkar baik tehadap pemimpin maupun aparat jajarannya. Aktivitas tersebut diwakili oleh Majelis Umat di tingkat pusat, atau Majelis Wilayah di tingkat kewalian (propinsi), di mana para anggotanya bertugas melakukan muhasabah dan syura' (musyawarah). Majelis Umat atau Majelis Wilayah berkapasitas sebagai wakil rakyat mempunyai hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat rakyat dalam mengoreksi segala kebijakan khalifah dan jajarannya yang tidak sesuai hukum syara’.
Khalifah dan jajarannya yang duduk di kursi pemerintahan tidak boleh melakukan penghadangan, pencekalan, ataupun keberatan terhadap kritikan masyarakat melalui Majlis Umat. Khalifah dan jajarannya wajib memberikan jawaban kepada Majlis Umat sesuai hukum syara’ atas perkara yang membuat rakyat merasa terzalimi. Dengan penerapan sistem Islam tentu saja hal ini akan menghindarkan sikap anarkis rakyat, karena rakyat merasa dihargai dan penguasa dengan legowo menerima segala macam kritikan dan aduan masyarakat baik tentang dirinya maupun jajaran di bawahnya yang menyangkut keputusan-keputusan yang mengikat rakyat ketika bertentangan dengan hukum syara’.
Seperti itulah metode yang diajarkan Rasulullah saw. dan dipraktikkan oleh Beliau serta dipahami dan diterapkan oleh khulafaurasyidin dan para khalifah sesudahnya. Dan tentu saja ini tak akan didapatkan dalam sistem kapitalisme. Karena dalam sistem kapitalisme, biang kezaliman justru dari sistem itu sendiri. Sebagaimana yang terjadi saat ini, justru Dewan Perwakilan Rakyat itulah yang berbuat kezaliman. Kondisi ini semakin menegaskan pentingnya perubahan secara menyeluruh dalam semua aspek kehidupan. Dan perubahan hakiki hanya ada dalam Islam. Wallahua’lam.
