Oleh: Arista Yuristania, S.Pt
(Aktivis Muslimah)
Opini | Sebuah video yang viral menunjukkan seorang siswa SD dihukum duduk di lantai karena menunggak pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) selama 3 bulan. Peristiwa ini terjadi di SD Yayasan Abdi Sukma, Medan, dan memicu reaksi keras dari orang tua siswa. Orang tua siswa yang menjadi korban hukuman tersebut melaporkan tindakan oknum guru kepada kepala sekolah (www.tribunnews.com)
Sungguh menyesakkan dada atas tindakan tersebut. Pendidikan adalah hak setiap individu rakyat dan sudah seharusnya disediakan pendidikan gratis oleh negara agar orang-orang yang tidak mampu tetap mendapatkan ilmu. Namun realitanya berkata lain, pendidikan saat ini menjadi barang mewah bagi sebagian masyarakat, pasalnya negara yang menerapkan sistem Kapitalis membuat negara tidak hadir secara nyata dalam mengurus kebutuhan pendidikan rakyat.
Sekolah dibangun ala kadarnya, dan negara justru menyerahkan urusan pendidikan kepada swasta yang tentu saja berorientasi mencari keuntungan. Ini adalah tanda kapitalisasi pendidikan, karena pendidikan menjadi ladang bisnis. Siapa yang mampu membayar akan mendapat layanan pendidikan yang baik, sebaliknya siapa yang tidak mampu membayar bisa mendapat perlakuan sebagaimana perlakuan siswa SD di Medan. Inilah yang menjadi akar masalah pendidikan tidak merata, dan orang yang tidak mampu tidak diprioritaskan dalam layanan pendidikan.
Pendidikan gratis dan berkualitas yang bisa dirasakan oleh semua kalangan hanya terwujud dalam sebuah negara yang menerapkan sistem Islam. Islam memandang ilmu mampu membuat manusia jauh dari kekufuran dan kebodohan. Pikiran dan hati dari orang-orang berilmu lebih mudah terarah pada ketaatan.
Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam QS. Al-Hajj 22: Ayat 54 yang artinya:
"dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa (Al-Qur'an) itu benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepada-Nya. Dan sungguh, Allah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus."
Ibnu Mas’ud Radhiyallahu’anhu berkata:
“Cukuplah rasa takut kepada Allah itu menjadi bukti dari ilmu dan cukuplah sikap lancang kepada Allah menjadi bukti dari kebodohan.”
Karena itu, Islam memandang pendidikan adalah hak setiap individu masyarakat. Karena melalui pendidikan seseorang akan mendapatkan ilmu, apalagi pandangan ini merupakan hukum syariat yang tersirat dalam af’al (perbuatan) Rasulullah saw, ketika beliau menjadi kepala Negara Islam di Madinah.
Dalam kitab Dar al-Risalah al-’Alamiyyah vol. 5, 290, no. 3417 karya Abu Dawud Sulayman ibn al-Ash’ath al-Azdiy al-Sijistaniy dijelaskan bahwa Nabi menyediakan fasilitas di sisi utara Masjid Nabawi, yaitu Shuffah yang dihuni oleh fakir miskin kalangan Muhajirin, Anshar, dan para pendatang dari orang-orang asing. Diantara kegiatan penghuni Shuffah adalah belajar membaca dan menulis. Salah satu yang menjadi pengajar mereka adalah Ubadah bin Shamit, beliau berkata:
“Aku mengajarkan kepada sebagian penghuni Shuffah menulis dan al-Qur’an.”
Selain di masjid, pusat pengajaran lainnya seperti Kuttab juga berdiri di Madinah. Kuttab adalah ruangan kecil untuk mengajar anak-anak membaca dan menulis dan menghafalkan al-Qur’an. Al-Khatib al-Baghdadiy dalam kitab al-Jami’ Li-Akhlaq al-Rawi wa-Adab al-Sami’ vol 2, hal 92 menukil perkataan Ibn Mas’ud:
“Apakah kalian ingin saya membaca seperti bacaan Zaid? Saya telah membaca tujuh puluh surah langsung dari Rasulullah saw, sedangkan Zaid masih bolak-balik ke kuttaab.”
Bahkan Rasulullah saw pernah membuat kebijakan bagi tawanan Perang Badar yakni tebusan mereka bisa dengan mengajar anak-anak penduduk Madinah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas RadhiyaLlaahu ‘anhu yang berkata:
“Ada beberapa tawanan pada hari perang badar yang tidak memiliki tebusan. Rasulullah saw menjadikan tebusan mereka adalah dengan mengajarkan anak-anak kaum Anshar menulis.”
Af’al atau perbuatan Rasulullah tersebut merupakan dalil bahwa ilmu adalah hak setiap individu. Disamping itu af’al tersebut juga menunjukkan sisi politik terkait pendidikan yakni negara wajib menjamin terselenggaranya pendidikan gratis dan berkualitas untuk rakyatnya. Baik untuk siswa kaya maupun miskin, baik cerdas atau tidak. Hal ini telah dijelaskan dalam kitab Muqaddimah al-Dustur (Pengantar Undang-Undang Negara Islam).
Dan terbukti selama sistem pemerintahan Islam berdiri, anak-anak tidak pernah luput mendapatkan pendidikan gratis dan berkualitas yang disediakan negara meskipun dia termasuk orang-orang yang tidak mampu. Beberapa lembaga pendidikan Islam kala itu antara lain ada Nizhamiyah (1067-1401) di Baghdad, Al-Azhar (975-sekarang) di Mesir, Al-Qarawiyyin (859-sekarang) di Fez, Maroko, dan Sankore (989-sekarang) di Timbuktu, Mali, Afrika.
Dalam sistem pemerintahan Islam, negara mampu menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas karena ditopang oleh sistem keuangan yang kokoh berbasis Baitul Maal. Baitul Maal memiliki tiga pos pemasukan, yaitu pos kepemilikan umum, pos kepemilikan negara, dan pos zakat. Dalam sistem Islam mengalokasikan dana pendidikan dari pos kepemilikan umum yang berasal dari pengelolaaan sumber daya alam, dan pos kepemilikan negara yang berasal dari fai’, kharaj, usyur, jizyah, ghanimah, dan sejenisnya. Konsep keuangan Baitul Maal ini telah dijelaskan oleh seorang ulama terkemuka Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitabnya Nidzamiul Iqtishadiy fil Islam dan Syaikh Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya Al-Amwal.
Inilah politik pendidikan dalam Daulah Islam yang sebenarnya dibutuhkan oleh umat agar kasus seperti di SD Yayasan Abdi Sukma, Medan tidak perlu terjadi. Karena itu, tidakkah umat tersadar akan kewajiban mengembalikan kehidupan Islam dibawah naungan Daulah Islam.
Wallahualam bhisawaab.
.jpeg)
