Oleh Ummu Atika
Aktivis Muslimah
Berita mengejutkan, pemerintah Indonesia menyetujui impor 1000 ton beras khusus dari Amerika Serikat (AS) sebagai konsekuensi perjanjian dagang timbal balik AS-Indonesia (ART, Agreement on Reciprocal Trade). Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanesto menyatakan bahwa keran impor beras khusus ini dibuka untuk menyesuaikan permintaan dalam negeri atas beras premium. Haryo mengatakan bahwa komitmen impor beras dari AS itu jumlahnya relatif kecil jika dibandingkan dengan produksi beras dalam negeri. Seribu ton beras impor itu hanya sekitar 0,00003% dari total produksi beras nasional yang pada tahun 2025 mencapai 34,69 juta ton (Kompas.com, 22/2/2026).
Pemerintah menyampaikan bahwa Indonesia telah berhasil menjaga ketahanan pangan nasional dan sudah berhasil mencapai swasembada beras. Karena produktivitas hasil pertanian meningkat, stok beras untuk masyarakat aman. Namun, tiba-tiba diumumkan Indonesia akan mengimpor dari AS beras dan komoditas lainnya seperti kedelai, gandum, jagung, kapas dan komoditas lain untuk bahan baku industri dalam negeri. Tentu kebijakan pemerintah ini sangat kontradiktif, sehingga menimbulkan pertanyaan besar di berbagai kalangan. Jika klaim swasembada ini benar telah tercapai, mengapa pemerintah mengambil kebijakan impor beras dan bahan pangan lainnya?
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira kurang setuju dengan adanya perjanjian ART tersebut. Menurutnya, rencana impor 1.000 ton beras khusus dari AS dapat mengganggu program swasembada beras yang selama ini digaungkan oleh pemerintah. Impor beras ini dikhawatirkan dapat mengganggu harga gabah petani dan terjadi kebocoran impor beras dengan label khusus (detik.com, 25/2/2026).
Kebijakan impor beberapa produk pertanian sebagai bagian dari perjanjian dagang timbal balik dengan AS adalah bukti bahwa kedaulatan pangan Indonesia masih lemah, sebab beras dan bahan pangan adalah komoditas politik yang berpengaruh terhadap posisi politik suatu negara.
Perjanjian dagang timbal balik dengan AS berpijak pada sistem ekonomi kapitalis, siapa yang punya modal besar dia yang berkuasa. Secara politik perjanjian timbal balik harusnya seimbang antara kedua belah pihak. Namun, dalam ART terlihat jelas perjanjian berat sebelah. Indonesia menanggung ratusan kewajiban seperti mengubah regulasi, menyesuaikan standar, membuka pasar impor berbagai produk AS dengan tarif 0% dan membatasi sejumlah instrumen negara. Sementara kewajiban AS relatif sedikit dan produk Indonesia yang masuk ke AS selain terbatas jenisnya, tetap dikenai tarif 19%. Hal ini menjelaskan bahwa ada tekanan kebijakan politik ekonomi dari AS (negara Adidaya) terhadap Indonesia (negara kecil). Dengan kata lain, perjanjian dagang ART bisa digunakan sebagai alat penjajahan ekonomi terhadap negara ini.
Demikianlah sifat negara kapitalis sekuler, bila tidak bisa menjadi negara kuat, maka menjadi negara pengekor, ikut pada arahan negara yang lebih kuat. Kedaulatan negara telah tergadaikan oleh perjanjian dagang yang menguntungkan sepihak. Negara sekuler hanya mempertimbangkan keuntungan sesaat dari materi, tidak memperhatikan pengaruh jangka panjang dari perjanjian ART ini terhadap rakyat dan kedaulatan negara.
Berlainan dengan negara yang menerapkan sistem Islam. Segala aturan dan kebijakan pemerintah berlandaskan pada akidah Islam, dengan tujuan kemaslahatan umat, termasuk dalam hal politik ekonomi. Islam mengatur politik ekonomi dengan tujuan tercapainya jaminan kebutuhan pokok setiap warga negara dan melarang bergantung pada negara kafir. Apalagi kafir harbi fi'lan yang terbukti menzalimi kaum muslim, seperti AS. Haram hukumnya mengikat perjanjian dengan negara kafir yang zalim.
Dalam sistem Islam, negara dituntut mengelola sumber daya yang dimilikinya secara mandiri serta harus menghindari ketergantungan pada negara kafir yang berpotensi melemahkan kedaulatan umat. Karena itu, kedaulatan pangan tidak hanya ditentukan oleh besarnya produksi atau statistik swasembada semata, tetapi juga oleh sistem yang mengaturnya. Ketika politik ekonomi Islam diterapkan secara menyeluruh ditopang oleh kebijakan dalam negeri yang berpihak pada pengelolaan sumber daya umat serta politik luar negeri yang menjaga kemandirian negara, maka kedaulatan pangan bukan sekadar slogan, melainkan realitas yang benar-benar terwujud.
Negara melakukan impor barang dari luar negeri hukumnya boleh (mubah). Namun, pemerintah akan melarang impor komoditas tertentu yang mendatangkan kerugian/bahaya bagi umat. Jangan sampai impor komoditas pertanian mendatangkan kerugian bagi petani setempat, atau mematikan industri dalam negeri. Islam menjaga agar negara tidak tergantung pada impor, sebaliknya negara harus mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan akan terwujud dengan penerapan sistem politik ekonomi, politik dalam negeri serta politik luar negeri Islam.
Wallahualam bissawab
