Oleh Komanah
Aktivis Muslimah
Tribun Jabar.ID, Bandung- wakil ketua DPRD Kabupaten Bandung, Akhiri Haluki, menilai Bupati Bandung Dadang Supriatna dan wakil Bupati Ali Syakieb telah berhasil menunjukan komitmen kuat dalam memperbaiki kinerja pemerintahan dalam satu tahun kepemimpinannya. Menurut Hailuki, sejumlah capaian telah diraih Dadang-Ali dalam berbagai sektor. Di mana salah satu pencapaiannya mampu menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan data, tingkat kemiskinan di Kabupaten Bandung mengalami penurunan dari 6,40 persen menjadi 6,04 persen. Salah satu paktor pendukung adalah keharmonisan kepala daerah. Duet ini jelas lebih harmonis dan kompak dibanding yang terdahulu.
Namun demikian, Hailuki menegaskan bahwa komitmen dan kekompakan kepala daerah belum sepenuhnya diimbangi oleh kinerja dari para bawahannya, organisasi perangkat Daerah (OPD). Di mana dirinya menyebutkan masih terdapat sejumlah OPD yang belum bekerja secara optimal. Setidaknya ada tiga kriteria OPD yang kinerjanya tidak optimal yaitu miskin inovasi, minim kreasi, dan buruk kordinasi lintas sektor. OPD itu hanya copy paste program dari tahun ke tahun dengan tujuan hanya sebatas penyerapan anggaran. Oleh karena itu, dirinya meminta agar bupati dan wakil bupati melakukan evaluasi tegas terhadap OPD yang berkinerja ya rendah dan dimasa satu tahun kepemimpinannya ini.
Kalo kita liat fakta yang ada, pencapaian kinerja Bupati dan Wabup saat ini hanya bersifat semu. Karena hanya menilai dari beberapa indikator saja penilaian kerja, tidak mencerminkan yang sebenarnya bagai mana yang terjadi dilapangan. Pada kenyataannya, Kabupaten Bandung masih dihantui oleh banyaknya pengangguran dimana-mana gaji yang tidak imbang dinilai sangat rendah upah yang diterima oleh para pekerja. Dan banyaknya masalah yang belum bisa diselesaikan contohnya langganan banjir yang selalu hadir disetiap tahunnya. Penilaian OPD yang kinerjanya tidak optimal tidak hanya dipengaruhi oleh sosok kepemimpinan semata, tapi juga sistem yang menaunginya.
Ketika sistem kapitalis hari ini yang hanya berorientasi kepada materi berbasis kepada pemilik modal, bukan pada kepentingan rakyat maka akan sulit untuk mewujudkan yang namanya kemakmuran masyarakat mereka lebih mementingkan untuk kemakmuran diri mereka sendiri ketimbang meriayah masyarakatnya sistem ini tidak akan pernah berpihak kepada masyarakat apalagi masyarakat kecil mereka sangat lah terabaikan akibat sistem ini.
Lain hal dengan sistem Islam atau pandangan kepemimpinan akan dinilai berhasil ketika syariat Islam atau aturan Islam bisa diterapkan dan dilaksanakan secara sempurna bukan keberhasilan semu semata. Dan ini butuh yang namanya penerapan Islam yang sempurna yang akan mendorong pemimpin untuk melaksanakan tata kelola wilayah berbasis Islam kesejahteraan akan terwujud pendistribusian kekayaan. Mulai dari pengelolaan kepemilikan umat berupa SDA yang hanya dikelola oleh negara untuk kemakmuran umatnya.
Dalam Islam seorang wali bertugas mengatur administrasi daerah, menegakan hukum Islam (syariat), menjaga keamanan, mengelola pajak (khitan) dan zakat, serta mengurus infrastruktur. Pemerintah daerah dalam Islam memiliki otonomi dalam mengurus kebutuhan lokal, tapi tetap terikat pada konstitusi negara dan berperinsip setiap daerah wajib memiliki lembaga Hisbah yang bertugas mengawasi pasar, moralitas publik, dan memastikan tidak ada kecurangan dalam pelayanan umum, sesuai dengan kaidah amar makruf nahi munkar. Wali bertanggung jawab kepada khalifah, dan khalifah bertanggung jawab kepada Allah swt. Secara ringkas periayahan daerah dalam Islam bertujuan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada rakyat dan memastikan syariat Islam terimplementasi disetiap wilayah .
Wallahualam bissawab
