Oleh Rahmawati Ayu Kartini
Pemerhati Sosial
Jelang akhir tahun 2025, bangsa ini kembali dihantam musibah. Banjir bandang Sumatera yakni di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, telah menimbulkan ribuan korban jiwa dan meluluhlantakkan harta benda warga serta infrastruktur masyarakat. Banjir tidak hanya membawa air bah, tapi juga gelondongan kayu dengan kecepatan tinggi yang tentu saja akan menjadi mesin penghancur dalam sekejap.
Negara memang hadir, tapi terkesan lamban, tak terkoordinasi dengan kepemimpinan yang solid. Curah hujan ekstrem, cuaca buruk, iklim global, sering disebut sebagai penyebab banjir. Memang tak salah, tapi bukan penyebab utama.
Ada dua penyebab utama banjir: Pertama, pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan selama puluhan tahun lewat eksploitasi alam. Kedua, kapasitas penanganan bencana yang lebih memprioritaskan penanganan bukan pencegahan.
Kebijakan Kapitalistik
Bencana Sumatera tidak terjadi tiba-tiba. Ini hasil kebijakan yang salah arah, ketika kawasan hulu diputuskan menjadi kebun sawit untuk kepentingan ekonomi oleh perusahaan-perusahaan yang diberikan izin oleh pemerintah. Tak tanggung-tanggung, hutan Sumatera hampir habis digunduli seluas 1,4 juta hektar sejak periode 2016-2025.
Menurut data WALHI, sekitar 600 perusahaan diberikan izin oleh pemerintah untuk melakukan deforestasi di wilayah tersebut. Pada saat inilah, negara menggali lubang kuburnya sendiri. Fenomena alam hanya trigger datangnya musibah. Tragedi ini adalah hasil pilihan kebijakan kapitalistik yang lebih mengejar keuntungan daripada keselamatan rakyat. Wajar jika penanganan bencana akhirnya menjadi lambat.
Insentif politik
Bencana Sumatera menunjukkan tidak jelasnya arah kerja institusi. Dari sini kita bisa melihat bahwa kapasitas negara tidak hanya dari menggenjot pertumbuhan ekonomi saja. Namun, kemampuan untuk melindungi rakyatnya, ini juga tak kalah pentingnya.
Namun, cara pandang kapitalisme sekuler, membuat negara memandang kebijakan kepada masyarakat berdasarkan untung rugi. Jika kebijakan publik sejalan dengan insentif politik, yakni dorongan moril maupun materil dalam aktivitas politiknya, maka itu akan dilakukan. Namun jika tidak memberikan keuntungan, tentu saja tidak akan diupayakan.
Teladan Khalifah Umar
Ketika musim paceklik melanda Madinah, terjadi kelaparan di mana-mana. Umar mengirim surat meminta bantuan, menggunakan dana Baitul Mal, dan makan seadanya, memastikan rakyatnya tidak kelaparan sebelum ia sendiri makan enak. Sangat masyhur kata-katanya: "Jika rakyatku kenyang, biarlah aku yang terakhir merasakannya. Jika rakyatku lapar, biarlah aku yang pertama merasakannya."
Bahkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, cucu Umar bin Khattab pun melakukan hal yang sama. Beliau yang awalnya hidup mewah, ditinggalkan semuanya demi menjalankan tugas sebagai pemimpin. Beliau totalitas dalam amanahnya karena tahu Allah kelak akan menanyakan kembali hasil kerjanya. Tidak heran jika rakyatnya menjadi sejahtera dalam kepemimpinan beliau. Bahkan hewan-hewan liar pun diperhatikan kelestariannya oleh khalifah.
Dalam Islam kepemimpinan bukanlah hal yang mudah, karena akan dipertanggungjawabkan kelak. Kepemimpinan bukan untuk mencari keuntungan, melainkan meraih rida Allah semata. Hal ini tercermin dalam sikap para pemimpin umat Islam yang sangat berhati-hati dalam menjalankan amanah. Mereka berusaha menerapkan hukum-hukum Allah dalam setiap langkah-langkah kebijakan terhadap rakyatnya. Inilah kepemimpinan yang berlandaskan iman dan takwa.
Sementara pemimpin di era kapitalisme sekarang ini, jauh dari gambaran pemimpin yang ideal. Mereka hanya berbuat untuk rakyat jika sejalan dengan kepentingan politiknya. Karena itu, selama kepemimpinan berdasarkan kapitalisme sekuler, tak akan pernah rakyat dipentingkan selama tidak menghasilkan manfaat.
Wallahu a'lam bishowab.
