Oleh : Mutiara Dwi Persada
Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan sumber daya alam, mulai dari tambang emas, batu bara, nikel, hingga minyak bumi. Namun, kekayaan alam tersebut justru sering menjadi sumber masalah, bukan kesejahteraan. Ironinya, potensi besar yang seharusnya mampu menyejahterakan rakyat malah menjadi ladang keuntungan bagi segelintir pihak, sementara negara mengalami kerugian yang tidak sedikit. Salah satu penyebab utama kondisi ini adalah maraknya praktik tambang ilegal dan lemahnya tata kelola sektor pertambangan nasional.
Baru-baru ini dilansir dari Media Center Jakarta, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk menertibkan seluruh kegiatan pertambangan, baik di kawasan hutan lindung maupun tambang ilegal. Langkah ini, menurut Presiden, penting agar negara tetap memperoleh pendapatan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bahlil saat bertemu media di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (22/8).
Beliau menyampaikan, “Kemarin Presiden memanggil mendadak sejumlah Menteri ke Hambalang untuk membicarakan beberapa hal, salah satunya mengenai hilirisasi dan kontribusi sektor pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 15% dari total penerimaan negara yang terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan (PPh). Sektor pertambangan menjadi andalan pendapatan negara,” ujar Bahlil.
Dalam pidato Presiden Prabowo pada saat penyerahan aset Barang Rampasan Negara (BRN) dari enam smelter ilegal kepada PT Timah Tbk, disebutkan bahwa kerugian negara akibat tambang ilegal mencapai Rp300 triliun. Jumlah tambang bermasalah yang tergolong ilegal pun mencapai ribuan. Pada saat yang sama, pemerintah mengesahkan kebijakan pengelolaan tambang (termasuk sumur minyak) oleh koperasi dan UMKM dengan tujuan menciptakan lapangan kerja serta menggerakkan ekonomi daerah.
*Apakah kebijakan ini akan membawa kesejahteraan atau justru kemelaratan?*
Jika ditinjau lebih dalam, banyak pengelolaan tambang yang justru merugikan negara, bahkan selama ini dibiarkan begitu saja. Kita bisa melihat contohnya pada tambang emas PT Freeport di Papua. Kekayaan alam yang dihasilkan sangat besar, tetapi karena pengelolaannya diberikan kepada pihak asing, negara bahkan masyarakat tidak menerima hasilnya secara maksimal, dan justru mengalami kerugian besar.
Persoalan ini tidak lepas dari sistem ekonomi yang diterapkan. Dalam sistem kapitalisme sekuler, pengelolaan tambang diswastakan dan hanya dikuasai oleh segelintir oligarki, sehingga yang merasakan keuntungan hanyalah kelompok tertentu. Akibatnya, kesenjangan semakin melebar, yang miskin semakin miskin, sedangkan yang kaya semakin kaya. Pengeluaran negara luar biasa besar, sementara pemasukan sangat minim.
Pemimpin dalam sistem ini hanya berperan sebagai regulator, yaitu perantara antara pihak swasta dengan kepentingannya terhadap sumber daya alam (SDA). Di Indonesia, para penguasa seringkali hanya menjadi jembatan antara pemilik modal dan kekayaan alam negeri ini, sementara rakyat tidak mendapatkan hasilnya.
Selain itu, koperasi dan UMKM yang diberikan izin mengelola tambang sering kali tidak memiliki kapasitas atau teknologi yang memadai. Akibatnya, mereka berpotensi bekerja sama dengan pihak ketiga yang justru dapat mengabaikan standar kelayakan, bahkan menyebabkan kerusakan lingkungan. Semua ini menunjukkan adanya kesalahan tata kelola tambang, yang berakar dari penerapan sistem kapitalisme sekuler. Negara pun cenderung berlepas tangan, baik dalam pengelolaan maupun dalam penanganan dampak lingkungannya.
*Pandangan Islam terhadap Pengelolaan Tambang*
Dalam pandangan Islam, praktik seperti ini termasuk bentuk perampasan hak kepemilikan umum dan bertentangan dengan syariat. Rasulullah ﷺ telah menjelaskan dalam sabdanya:
_“Manusia berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad)_
Hadis ini menegaskan bahwa sumber daya alam seperti tambang, yang dalam konteks hadis diibaratkan sebagai “api”—merupakan milik umum yang tidak boleh dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu. Pengelolaannya adalah tanggung jawab negara, dan hasilnya harus dikembalikan kepada masyarakat. Dengan demikian, swastanisasi tambang hukumnya haram dalam Islam.
Hakikat pengelolaan tambang dalam Islam adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir oligarki. Sistem politik dan ekonomi Islam menjamin pengelolaan sumber daya alam sesuai syariat, sehingga hasilnya akan adil dan membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat. Negara bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan tambang, baik besar maupun kecil, termasuk menjaga kelestarian lingkungan. Semua ini hanya dapat terwujud jika sistem yang rusak—kapitalisme—diganti dengan sistem Islam yang paripurna dan diturunkan langsung oleh Allah SWT.
Wallahu a‘lam bish-shawāb.
