Oleh Ummu Aiza
Aktivis Muslimah
Tingginya jumlah wisatawan ke Kabupaten Bandung, memunculkan wacana pembangunan transportasi baru. Untuk mengatasi kemacetan parah, Bupati Bandung Dadang Supriatna berencana membangun tol Soreang-Ciwidey-Pangalengan (Socipa) serta kereta gantung. Kedua proyek ini diharapkan tidak hanya mengurai kemacetan, tetapi juga menjadi daya tarik wisata dan pendorong ekonomi baru. Bupati Dadang Supriatna menjelaskan, jumlah wisatawan ke Kabupaten Bandung melonjak hingga 300 persen dalam empat tahun terakhir. Jika pada 2020 ada sekitar 2 juta kunjungan, angka tersebut meroket menjadi 7 juta pada 2024. Peningkatan ini berdampak pada kemacetan yang kian parah, terutama dikawasan wisata Bandung Selatan. (TRIBUNJABAR.ID)
Secara keseluruhan, rencana pembangunan tol Socipa ternyata telah berjalan sejak beberapa tahun lalu dan kembali didorong pada September 2025. Proyek inipun juga ternyata masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dampak lingkungan dan sumber pendanaan. Tol yang digadang-gadang akan terhubung dengan tol Soroja (Soreang-Pasirkoja) itu akan diperkirakan akan menelan biaya sebanyak Rp6 Triliun. Rencana tol inipun akan melalui lahan-lahan milik PTPN dan Perhutani yang akan terlintasi proyek pembangunan tol ini. Otomatis lahan hijau dan perhutanan inipun akan dibabat demi pembangunan tol Socipa ini.
Selain dampak lingkungan yang menjadi rusak, dikhawatirkan proyek inipun akan mempengaruhi perubahan iklim. Selain itu warga Kabupaten Bandung pun harus siap siaga, dan mengkhawatirkan jika dampak dari proyek ini nantinya bisa menimbulkan bencana banjir, jika musim penghujan datang. Selain itu, di tengah krisis pemanasan global, masyarakat pun mengkhawatirkan seperti wilayah tangkapan air akan hilang, mata air akan menyusut, habitat hewan akan terganggu dan terancam, wilayah konservasi juga akan berubah fungsi. Jangan sampai harapan dari proyek yang diperuntukan untuk mengurai kemacetan dan meningkatkan roda ekonomi ini justru malah menimbulkan keruksakan luar biasa pada lingkungan dan berefek buruk pada masyarakat.
Selain itu, proyek inipun tak luput dari berbagai isu dan tantangan. Mulai dari penolakan dari para aktivis lingkungan dan mahasiswa, karena dianggap berpotensi merusak habitat satwa liar dan lingkungan dikawasan tersebut, serta kritik dari masyarakat yang menyuarakan kritikan terkait prioritas, pembangunan, terutama terkait kondisi jalan rusak di area lain yang belum juga diperbaiki. Selain itu para pengamat juga sempat mengingatkan agar pembangunan proyek ini tidak dibiayai dengan utang yang memberatkan. Permasalahan insfrastuktur saat ini dimana permasalahan lingkungan dari dampak tersebut, tidak terlepas dari sistem yang sedang diterapkan, yaitu Kapitalisme.
Fokus utama siatem ini yaitu adalah menekankan tentang pertumbuhan ekonomi. Inilah yang menyebabkan setiap apapun pembangunan insfrastuktur selalu tidak lepas dari bisnis dan keuntungan. Bukan tentang lagi kemaslahatan umat. Inilah yang menjadikan negara-negara kapitalis menggenjot produksi, meski memberikan tekanan/mengorbankan lingkungan.
Spirit kapitalisme yang mengedepankan pencapaian keuntungan sebesar-besarnya atau modal sekecil-kecilnya, tak ayal mendorong industri termasuk industri konstruksi untuk mengurangi biaya dan menekan perusahaan untuk memilih proses yang lebih murah. Akibatnya tidak sedikit pembangunan yang kualitasnya buruk, atau ketahanannya tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.
Akibatnya, perusahaan terdorong untuk membuat keputusan jangka pendek berdasarkan pada apa yang membantu industri mereka untuk bisa bertahan meskipun efeknya membahayakan masyarakat dan lingkungan. Ini sebagaimana dikatakan Karen Bell (peneliti dari University Of Bristol) dalam jurnalnya, "can the capitalist economic system deliver environ mental justice?
Berbeda dengan Islam, pembangunan insfrastuktur dalam Islam memiliki prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan tidak merusak alam. Di dalam Islam terdapat konsep maslahah, dimana segala bentuk pembangunan harus memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Pembangunan insfrastuktur harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat agar kesejahteraan dapat tersebar. Islam pun melarang pengrusakan (darrar) dimana Islam melarang seluh perbuatan yang merusak di bumi, termasuk merusak sumber daya alam dan lingkungan.
Islam pun mengajarkan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, di mana harus ada tanggung jawab pengelolaan sumber daya, seperti konservasi hutan, penanaman pohon, dan pengelolaan air yang bijak. Selain itu sistem Islam memiliki aspek kemandirian (independen), di mana dalam sistem Islam penyediaan dan pengelolaan insfrastuktur publik adalah tanggung jawab negara yang memastikan layanan publik yang prima dan merata. Rasulullah saw bersabda:
"Pemimpin yang memimpin rakyat adalah pengurus dan ia bertanggung jawab pada rakyat yang ia urus (HR. Bukhari).
Proses pembangunan dan teknis serta strategi pembangunan akan diserahkan kepada pendapat para ahli dibidangnya, memastikan pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Sejarah menunjukan bahwa pada masa Kekhilafahan Utsmani, pengelolaan insfrastuktur publik menjadi tanggung jawab negara. Sebagai contoh, Alan Mikhail dalam bukunya "Nature and Empire in Ottoman Egypt, menjelaskan pada masa itu kanal-kanal di Mesir dikelola negara untuk memberikan kemaslahatan masyarakat (al-maslaha al'amma).
Selain itu, pembangunan dalam Islam harus berorientasi pada nilai-nilai Islam, seperti meningkatkan kebajikan moral, dan spiritual umat manusia, untuk mencapai keselamatan di dunia dan akhirat. Dan pembangunan insfrastuktur yang mengedepankan maslahat dan nilai-nilai syariat hanya akan terwujud ketika Islam diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan.
Wallahualam bissawab
