Oleh Maya Herlianwati
Muslimah Peduli Umat
Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin 06-04-2026, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewo, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan naik hingga akhir tahun 2026 meski rata-rata harga minyak dunia mencapai US$100/barel di tengah perang antara AS-Zionis dan Iran.
Sejumlah pengamat ekonomi menilai keputusan pemerintah untuk menahan kenaikan harga BBM di tengah lonjakan harga minyak dunia adalah upaya demi meredam gejolak sosial yang bakal timbul dari kenaikan ongkos transportasi, logistik sampai harga kebutuhan pokok bahan pangan. BBM bersubsidi tidak naik, tetapi BBM non subsidi naik. Di beberapa tempat masyarakat harus mengantri untuk mendapatkan BBM bersubsidi atau membeli secara eceran dengan harga tinggi untuk BBM non subsidi.
Kelangkaan bahan bakar minyak yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia menimbulkan keresahan konsumen, beban rakyat semakin berat karena harga-harga berbagai komoditi ikut naik. Kelangkaan ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh menipisnya stok bahan bakar nasional, melainkan lebih disebabkan kepada gangguan distribusi dan penyesuaian sistem penyaluran BBM.
Meski pemerintah belum menerapkan kenaikan BBM subsidi, tetapi pemerintah perlu melakukan langkah-langkah penghematan bahan bakar nasional dengan Work From Home (WFH) yaitu penerapan bekerja di rumah pada hari Jumat setiap minggunya bagi pekerja aparatur sipil di pemerintahan pusat atau daerah.
Langkah penghematan energi dengan pembatasan pembelian BBM kendaraan roda 4, pengurangan hari pengantaran MBG, dll.
Gangguan di Selat Hormuz memicu berbagai lonjakan di berbagai banyak negara termasuk Indonesia. Pemerintah menghadapi dilema, jika harga BBM dinaikkan inflasi akan meningkat, terjadi gejolak sosial, pajak naik, harga kebutuhan pokok sandang, pangan, papan juga ikut naik. Sedangkan jika BBM tidak dinaikkan, defisit APBN akan semakin besar karena adanya subsidi yang meningkat dan juga hutang negara juga naik.
Indonesia adalah net importir minyak, hingga tergantung pada pasokan BBM dari luar negeri. Beberapa wilayah Sumatra, Natuna, dan Kalimantan kaya akan sumber daya alamnya terutama minyak, namun tidak diolah didalam negeri sendiri melainkan diekspor minyak mentahnya dan hasil jadi bahan bakar diimpor kembali ke Indonesia. Negara yang tergantung pada impor komoditas strategis BBM, ekonomi dan politiknya kerap tergunceng ketika terjadi sentimen global.
Pengelolaan SDA seperti bahan bakar minyak dalam sistem kapitalis akan menguntungkan bagi pemilik modal dan korporasi akan didistribusikan untuk semua negara di wilayah khilafah. Strategis BBM, ekonomi dan politiknya kerap terguncang ketika ada sentimen global. Pengelolaan SDA dalam sistem kapitalisme hanya akan menguntungkan bagi pemilik modal dan korporasi. BBM dalam sistem Islam termasuk kategori kepemilikan umum (millkiyyah ummah) yang tidak boleh dikuasai oleh individu atau korporasi.
Sistem Islam akan mengelola berbagai sumber daya alam dan hasilnya kembali kepada rakyat untuk biaya pendidikan, kesehatan dan pembangunan instrastruktur dll. Rakyat mendapatkan manfaatnya dengan harga murah bahkan gratis.
Islam memiliki konsep yang sangat jelas dalam pengelolaan SDA terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Rasulullah saw bersabda: “Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad)
Negara dalam sistem Islam berfungsi dan bertanggung jawab sebagai ra'in (pengurus) kepentingan umat. Negara tidak boleh menyerahkan penguasaan SDA strategis kepada swasta atau korporasi yang berorientasi pada keuntungan semata. Kemandirian BBM hanya akan terwujud ketika negara-negara muslim bergabung dalam khilafah. SDA seperti minyak di negara muslim seperti Saudi Arab, Irak akan dikelola akan didistribusikan untuk semua negara di wilayah khilafah. Dengan kemandirian BBM, khilafah akan menjadi negara yang independen, bahkan adidaya secara politik, ekonomi tidak mudah terguncang akibat gejolak global.
Meskipun memiliki kemandirian BBM, negara khilafah tetap menggunakan BBM dengan penuh tanggung jawab sesuai kebutuhan berdasarkan syariat Islam. Penghematan BBM dilakukan pada hal-hal yang perlu dihemat bukan pada pelayanan publik dan jihad. Khilafah juga tetap mengembangkan sumber energi selain minyak, seperti nuklir.
Bersegeralah sistem Islam diterapkan secara kaffah dalam semua aspek kehidupan di bawah naungan kepemimpinan Khilafah ala Minhaj Nubuwwah.
Wallahu 'alam bishawab.
