 |
| Windi Silanggiri (Pemerhati Remaja) |
Peringatan kemerdekaan Negara Indonesia yang ke - 80 tahun ini, tidak ada yang berbeda. Dari tahun ke tahun peringatan ini tidak membawa dampak positif bagi rakyat Indonesia. Alih-alih dampak positif, yang ada malah berita yang memilukan. Di tengah kondisi ekonomi yang terpuruk, rakyat disuguhi wacana tentang kenaikan tunjangan Anggota DPR.
Salah satu tunjangan yang bernilai fantastik adalah tunjangan perumahan yakni sebesar Rp 50 juta per perbulan. Sungguh tidak patut ditengah kondisi rakyat yang masih tinggal di kolong jembatan.
Padahal, kondisi masyarakat sedang terguncang. Gelombang PHK massal terjadi di mana-mana, kenaikan tarif pajak hampir di semua lini, hingga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik. Hal ini diakibatkan salah satu nya karena kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran sehingga memberi efek domino pada masyarakat.
Kenaikan ini justru dinilai oleh pengamat sebagai tindakan yang menyakiti perasaan masyarakat, karena disahkan saat kondisi ekonomi sedang carut marut, apalagi jika dibandingkan dengan kinerja DPR yang dinilai tidak memuaskan.Selain itu, kondisi ini menunjukkan seolah-olah rakyat sedang dikorbankan oleh para elit, demi menunjang kebutuhan hidup mewah mereka.
*Sistem Demokrasi Kapitalisme Biang Kerok Masalah*
Jika kita analisa, kesenjangan kondisi tersebut adalah sebuah keniscayaan dalam sistem demokrasi kapitalisme. Sebuah sistem yang menjadikan sekulerisme menjadi asas hidup yaitu memisahkan agama dari kehidupan. Sehingga siapapun orangnya termasuk penguasa termasuk pejabat akan mencari kepuasan yang bersifat materi sebanyak-banyaknya.
Sekulerisme menjadikan halal haram bukan lagi sebagai standart kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Simbiosis mutualisme digunakan sebagai landasan dalam membuat kebijakan. Maka sangat wajar jika aturan yang lahir penuh dengan kerusakan dan sarat kepentingan.
Sistem demokrasi kapitalisme menjadikan siapapun yang berkuasa akan menjadikan kekuasaannya sebagai alat untuk mengembalikan modal dan mencari keuntungan melalui UU dan kebijakan yang mereka buat sendiri. Hal ini dikarenakan mahalnya biaya yang harus mereka keluarkan untuk mendapatkan kekuasaan dan jabatan. Mereka bersembunyi di balik slogan "dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat" serta mengatasnamakan "wakil rakyat".
Sistem yang berasaskan sekulerisme akan memunculkan penguasa termasuk pejabat yang tidak takut kepada Allah SWT. Aturan agama hanya mereka gunakan di ruang privasi mereka. Maka wajar jika rasa empati telah hilang dalam diri mereka. Padahal hari penghisaban itu nyata adanya.
*Kembali Kepada Sistem Islam*
Dengan demikian, untuk keluar dari kondisi ini tidak cukup hanya mengganti sosok pemimpin karena sebaik apapun pemimpin, jika telah masuk ke dalam sistem yang rusak maka pemimpin tersebut tidak ubahnya seperti setan. Maka, satu-satunya jalan untuk mengatasi masalah ini adalah mengubur Sistem Demokrasi Kapitalisme dan menggunakan Sistem Islam yakni Khilafah dengan kepemimpinan seorang Khalifah.
Dalam Sistem Islam yang berasaskan aqidah islam menjadikan seluruh sendi kehidupan harus sesuai dengan aqidah islam. Dari aqidah islam inilah akan lahir aturan - aturan yang bersumber dari keimanan yaitu yang telah tertuang dalam Al quran dan AS Sunnah. Maka, dalam konsep kepemimpinan, haruslah berdasarkan aturan islam.
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dalam sistem demokrasi kapitalisme adalah sebuah lembaga legislatif yang berfungsi untuk membuat dan menetapkan undang-undang. Berbeda halnya dengan Majelis Umat yang berfungsi sebagai muhasabah dan pengawas penguasa (khalifah) terhadap jalannya pemerintahan agar sesuai dengan syariat Allah.
Majelis Umat dipilih oleh umat atas dasar kepercayaan untuk menjadi wakil mereka dalam menyampaikan berbagai permasalahan kepada khalifah. Majelis umat akan menjalankan tanggungjawabnya sebagai wakil umat dengan dorongan keimanan bahwa amanah sebagai anggota Majelis umat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka benteng aqidah inilah yang akan menjadi penjaga untuk senantiasa terikat dengan syariat Allah. Mereka tidak akan menggunakan jabatan sebagai jembatan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
Dari sinilah, antara penguasa dengan rakyat yang diwakili oleh Majelis umat akan muncul harmonisasi. Penguasa (khalifah) akan menerapkan aturan islam secara kaffah dalam mengurusi urusan umat. Sedangkan rakyat secara individu maupun yang diwakili oleh Majelis Umat akan taat kepada penguasa dan senantiasa belajar ma'ruf nahi munkar.
Disamping itu, dalam sistem pemerintahan islam, ada yang dinamakan Mahkamah Madzalim dimana Mahkamah ini akan berfungsi menyelesaikan perselisihan antara penguasa dengan rakyat. Di saat Mahkamah Madzalim menjalankan tugasnya, maka seorang Khalifah dilarang untuk memecatnya. Bahkan, ketika ditemukan penyimpangan hukum syara' yang dilakukan oleh penguasa, maka Mahkamah Madzalim tidak akan segan - segan untuk memecat penguasa.
Majelis Umat tidak akan mendapatkan gaji seperti DPR dalam sistem demokrasi kapitalisme karena majelis umat bukanlah pegawai negara meski majelis umat termasuk struktur pemerintahan dalam islam. Majelis umat hanya boleh mendapatkan tunjangan dari baitul mal yang besaran nya ditentukan oleh kebijakan khalifah. Meskipun begitu, anggota Majelis umat tidak akan melenceng dari tugasnya sebagai pengawas dan muhasabah penguasa.
Semua tugas diatas, dijalankan atas dorongan keimanan bukan kepentingan seperti sistem demokrasi kapitalisme. Mereka melakukan tugas masing-masing karena perintah Allah, mereka meyakini bahwa setiap amanah yang mereka ambil, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban
.jpeg)
