Oleh : Mega Novita Sari (Aktivis Dakwah Kampus)
Kemiskinan merupakan problem yang terus menghantui negeri ini. Meski berbagai klaim penurunan angka kemiskinan kerap diumumkan, realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang jauh dari kata sejahtera. Standar pengukuran kemiskinan yang sering berubah justru menimbulkan tanda tanya besar: benarkah rakyat benar-benar keluar dari jurang kemiskinan, ataukah hanya permainan angka demi pencitraan?
Berdasarkan laporan cncindonesia.com, angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan penurunan pada awal tahun, meskipun angka pemutusan hubungan kerja (PHK) justru terus meningkat di berbagai daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang, turun 0,1 persen poin dibandingkan September 2024. Padahal, gelombang PHK terjadi di mana-mana. Laporan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan bahwa Indonesia telah menghadapi gelombang besar PHK dengan jumlah pekerja terdampak mencapai sekitar 60.000 orang hanya dalam dua bulan pertama tahun ini. Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat 26.455 pekerja terkena PHK hingga 20 Mei 2025.
Pemerintah mengubah standar kemiskinan per Maret 2025 menjadi Rp609.160 per kapita per bulan, atau sekitar Rp20.305 per hari. Pertanyaannya, mau dapat apa jika sehari hanya memiliki uang Rp20.000-an? Harga beras kian melambung, protein semakin mahal, belum lagi kebutuhan lain seperti sewa tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan transportasi yang terus meningkat.
Akar kemiskinan ekstrem bukan terletak pada definisinya, melainkan pada sistem ekonomi kapitalisme yang menciptakan jurang kaya–miskin. Kekayaan terkonsentrasi di segelintir elite, sementara akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan layak semakin mahal dan sulit. Alih-alih mengurus kesejahteraan rakyat, negara dalam sistem kapitalisme hanya berperan sebagai pengelola angka dan fasilitator pasar bebas. Solusi yang ditawarkan pun tidak pernah menyentuh akar masalah, karena sistem ekonomi ini memang cacat dan menindas.
Perbedaan mencolok antara standar kemiskinan nasional dan dunia terjadi akibat perbedaan metode pengukuran. Seseorang bisa dikategorikan tidak miskin secara nasional, tetapi tetap masuk dalam kategori miskin ekstrem secara global. Oleh sebab itu, diperlukan data yang akurat yang benar-benar mencerminkan realitas kemiskinan di lapangan.
Sistem yang sudah bobrok ini berusaha menutupi cacatnya dengan memainkan data kemiskinan agar terlihat seolah-olah baik-baik saja. Pemerintah mungkin mengumumkan penurunan angka kemiskinan, namun fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya—bahkan rakyat semakin sengsara di negeri yang kaya akan sumber daya alam.
Angka-angka yang dikeluarkan oleh BPS maupun World Bank sejatinya tidak dapat menjadi gambaran nyata kondisi ekonomi masyarakat per individu. BPS, misalnya, hanya menggunakan hitungan rata-rata. Padahal di lapangan, jumlah keluarga dengan anggota rumah tangga lebih dari empat sangat banyak. Menurut data BPS, pada 2024 jumlah keluarga dengan anggota rumah tangga empat hingga enam orang mencapai 58,63% di Indonesia.
Perbedaan standar kemiskinan ini merupakan dampak langsung dari penerapan sistem kapitalisme dalam tata kelola ekonomi dan sosial. Kapitalisme telah gagal menyejahterakan rakyatnya. Faktanya, di mana pun kita berada, sangat banyak dijumpai keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.
Dalam sistem Islam, negara bertanggung jawab penuh atas kebutuhan dasar rakyat, baik sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, maupun keamanan—tanpa terikat mekanisme pasar. Dari mana dananya? Allah telah menganugerahkan sumber daya alam yang melimpah di negeri-negeri Muslim. Islam mewajibkan pengelolaan sumber daya alam oleh negara untuk kemaslahatan umat, bukan untuk dikomersialkan. Islam juga tidak mengukur kemiskinan dari angka Purchasing Power Parity (PPP) buatan lembaga internasional, melainkan dari tidak terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu secara layak. Landasan iman membuat pencitraan statistik tak berarti dibandingkan pandangan Allah SWT.
Islam mewajibkan pemimpin untuk menjadi pengurus rakyat. Artinya, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan berbagai kebutuhan rakyat terpenuhi—mulai dari sandang, pangan, hingga papan. Pemerintah Islam juga berkewajiban membantu setiap individu untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier sesuai kemampuannya. Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa pada pagi hari dalam keadaan aman jiwanya, sehat badannya, dan memiliki makanan yang cukup untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah dikumpulkan untuknya.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)
Dengan demikian, negara harus mengupayakan agar setiap orang mampu meraih kesejahteraan dengan jaminan memperoleh nafkah dari hasil kerjanya. Apabila ada warga yang tidak mampu mencari nafkah, maka negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhannya agar ia dapat hidup layak seperti anggota masyarakat lainnya.
.jpeg)
