Oleh: Ayu Lestari, S.Pd
Belakangan ini publik dikejutkan dengan kabar yang mengusik hati nurani: tunjangan tugas tambahan (Tuta) bagi guru di Provinsi Banten dicoret dari APBD 2025. Kabar ini sontak membuat ribuan guru resah dan khawatir terhadap keberlangsungan hidup mereka. Bahkan, para guru mulai menyusun langkah-langkah protes, termasuk menyurati dewan dan mengancam akan melakukan aksi turun ke jalan jika hak mereka tak kunjung dipenuhi. Fenomena ini seolah memperjelas potret suram dunia pendidikan dalam sistem kehidupan hari ini—terutama nasib para guru yang masih jauh dari kata sejahtera.
Padahal, guru adalah ujung tombak pendidikan bangsa. Dari tangan merekalah generasi masa depan dibentuk. Namun, bagaimana mungkin guru bisa maksimal mendidik jika kesejahteraan mereka terabaikan? Bagaimana mereka bisa mendidik dengan hati jika pikirannya bercabang untuk mencari penghasilan tambahan demi memenuhi kebutuhan hidup yang makin tinggi?
Masalah kesejahteraan guru sebenarnya bukan hal baru. Ini adalah pekerjaan rumah lama yang belum tuntas dikerjakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Penggajian guru sangat erat kaitannya dengan alokasi dana negara dan prioritas anggaran yang ditetapkan pemerintah. Sayangnya, dalam sistem kapitalisme yang berlaku saat ini, guru dipandang hanya sebagai tenaga kerja biasa, bukan sebagai pengemban amanah mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kebijakan seperti pemotongan tunjangan, efisiensi anggaran, atau pengalihan dana pendidikan ke sektor lain menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya serius menjadikan pendidikan sebagai prioritas, apalagi menempatkan guru dalam posisi terhormat yang semestinya.
Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa pemerintah tidak sepenuhnya mengurus pendidikan secara langsung. Peran swasta dalam dunia pendidikan sangat besar. Banyak sekolah swasta yang berkembang pesat, sementara sekolah negeri sering kali kekurangan fasilitas dan tenaga pendidik yang layak. Sistem ini juga menciptakan kesenjangan dalam dunia pendidikan, karena akses terhadap pendidikan berkualitas hanya dinikmati oleh mereka yang mampu secara finansial.
Di sisi lain, sistem keuangan negara dalam kapitalisme sangat tergantung pada utang luar negeri, pajak tinggi, serta investasi asing. Ketika beban anggaran makin besar, maka sektor-sektor seperti pendidikan sering menjadi korban pemotongan. Akhirnya, guru—yang semestinya menjadi profesi mulia—harus berjuang sendiri mempertahankan haknya.
Solusi Islam: Negara Menyejahterakan Guru dengan Sistem Ekonomi Mandiri dan Penghormatan Tinggi
Berbeda dengan sistem kapitalisme, Islam memiliki pandangan yang sangat mulia terhadap pendidikan dan guru. Dalam peradaban Islam, guru adalah sosok yang dimuliakan. Mereka tidak hanya dihargai secara sosial, tetapi juga dijamin kesejahteraannya oleh negara. Rasulullah ï·º sendiri adalah pendidik utama yang membentuk generasi sahabat menjadi manusia berkualitas—baik dari sisi ilmu, akhlak, maupun kontribusinya terhadap peradaban.
Dalam sistem Islam, pendidikan adalah kebutuhan dasar masyarakat dan menjadi tanggung jawab negara sepenuhnya. Negara wajib menyelenggarakan pendidikan gratis dan berkualitas untuk semua warga negaranya. Di sisi lain, guru sebagai pelaku utama pendidikan tidak hanya ditugasi mengajar, tetapi juga diberikan gaji yang layak dan jaminan hidup agar bisa fokus menjalankan tugasnya dengan optimal.
Negara dalam sistem Islam tidak kesulitan memberikan gaji tinggi kepada guru karena ditopang sistem ekonomi mandiri yang tidak bergantung pada pajak atau utang luar negeri. Islam menetapkan berbagai sumber pemasukan negara: dari fai’, ghanimah, jizyah, kharaj, hingga pengelolaan kepemilikan umum seperti tambang, hutan, dan sumber daya alam. Pemasukan dari sektor ini sangat besar dan digunakan untuk kemaslahatan rakyat, termasuk gaji guru.
Contoh nyatanya dapat kita lihat pada masa kekhilafahan Abbasiyah. Para guru dan ulama diberikan penghormatan luar biasa oleh negara. Diriwayatkan bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid memberikan gaji tetap dan fasilitas tempat tinggal bagi para guru di Baitul Hikmah—sebuah pusat studi ilmu di Baghdad yang menjadi mercusuar ilmu pengetahuan dunia kala itu. Guru tidak perlu memikirkan kebutuhan ekonomi mereka karena seluruh kebutuhan hidupnya dijamin negara. Dengan kondisi ini, para guru dapat fokus sepenuhnya dalam mendidik dan menghasilkan karya ilmiah yang luar biasa.
Demikian pula pada masa Kekhilafahan Utsmaniyah, para guru di madrasah dan sekolah-sekolah negeri (maktab) mendapat tunjangan rutin dari baitul maal. Gaji mereka bahkan disesuaikan dengan tingkat ilmu dan kontribusinya. Di beberapa kota, negara bahkan membangun rumah khusus untuk para guru dan keluarganya, disertai tunjangan kesehatan dan logistik pokok. Sistem ini benar-benar membebaskan guru dari beban duniawi, dan menjadikan mereka sebagai tokoh terhormat di masyarakat.
Negara dalam Islam juga tidak menyerahkan pendidikan kepada swasta, karena kurikulum dan sistem pendidikan harus dijaga sesuai akidah Islam. Kurikulum disusun untuk membentuk kepribadian Islam, memperkuat akidah, serta membekali peserta didik dengan ilmu kehidupan yang bermanfaat dunia akhirat. Dalam sistem seperti ini, guru tidak hanya mendidik, tetapi juga membina generasi pembangun peradaban Islam.
Kebijakan seperti pemotongan Tuta guru tidak akan terjadi dalam sistem Islam, karena negara memahami betul bahwa kesejahteraan guru adalah fondasi keberhasilan pendidikan. Negara tidak akan membebani guru dengan urusan ekonomi, apalagi membiarkan mereka kehilangan semangat dan motivasi karena ketidakjelasan nasib.
Jika ingin benar-benar memuliakan guru dan memperbaiki kualitas pendidikan, maka sudah saatnya kita mempertimbangkan sistem alternatif yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi anggaran, tetapi pada kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Sistem Islam telah membuktikan bahwa guru bisa dimuliakan dan dijamin kehidupannya, tanpa harus menunggu belas kasih APBD atau subsidi yang rawan dicoret sewaktu-waktu. Wallahu a’lam bish-shawab.
.jpeg)
