 |
| Oleh: Rismawati Aisyahcheng (Pegiat Literasi) |
Akhir-akhir ini kita di suguhkan dengan berita yang mencengangkan, yang mana telah terjadinya korupsi besar-besaran di negeri tercinta. Selain itu, yang mengagetkan adalah hasil-hasil korupsi para pejabat negara yang tak sedikit jumlahnya. Adapun jumlah dari hasil korupsi mereka mencapai ratusan juta hingga triliunan.
Sebagaimana yang di lansir oleh m. kumparan.com (04/07/25) bahwa KPK telah membuka suara terkait adanya dugaan korupsi dalam kasus proyek jalan di daerah Sumatera Utara yang mana di duga para pelaku ada upaya merekayasa sistem e-katalog pengadaan barang dan jasa. Budi Prasetyo selalu juru bicara KPK mengungkapkan, bahwa pihaknya telah mengantisipasi potensi terjadinya kongkalikong dalam sistem e-katalog ini. Nah katanya, team KPK terus memperkuat pengawasan mereka dalam kasus ini dan pendampingan kepada pemerintah daerah agar tata kelola pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai aturan.
Oleh karena itu, KPK menggelar OTT di Mandailing Natal, Sumut, pada Kamis (26/6) kemarin. Dari hasil gelar OTT ini, maka KPK menetapkan beberapa orang tersangka yang menerima suap dalam kasus korupsi tersebut yaitu; Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut, Rasuli Efendi Siregar dam PPK Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara, Heliyanto. Adapun yang memberikan suap para pelaku yaitu; Direktur Utama PT DNG, M. Akhirun Efendi Siregar, dan Direktur PT RN, M. Rayhan Dulasmi Pilang. Adapun hasil dari OTT, team KPK akhirnya mengamankan sebanyak enam orang serta uang tunai sebanyak Rp 231 juta yang di duga akan di korupsi oleh para pelaku.
Selain itu, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga telah menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan mesin EDC (Electronic Data Capture) yang ada disalah satu bank pelat merah. Adapun nilai proyek yang di soroti mencapai Rp 2,1 triliun, hal ini berlangsung pada periode 2020 hingga 2024 ungkap b
Selain itu, beritasatu.com (30/6/2025) melansir terkait kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di salah satu bank pelat merah. Budi Prasetyo selaku juru bicara KPK mengatakan bahwa dalam kasus proyek ini sekiranya ada sekitar Rp 2,1 triliun nilai proyek yang disorot, dan berlangsung pada periode 2020 hingga 2024. Ungkapnya saat beliau di gedung KPK, Jakarta Selatan, pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025.
Sungguh miris melihat fakta tentang maraknya korupsi di Indonesia yang tiap tahun tiada henti, dan parahnya pelakunya tiada lain adalah mereka yang mengaku siap membangun negeri dengan segenap jiwa dan raganya. Tapi faktanya mereka jugalah yang akhirnya berhianat atas janji yang mereka buat kala hendak dipilih jadi pejabat atau pemimpin.
Sepatutnya pejabat, seharusnya menjadi contoh untuk masyarakat dalam melaksanakan tugas mereka sebagai pemimpin dalam bidang mereka masing-masing. Namun faktanya malah sebaliknya menjadi pelaku kejahatan, sebab mengelapkan uang negara adalah suatu kejahatan dalam hukum mana pun termasuk dalam hukum Islam
Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29 yang artinya;
"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 29)
Ayat di atas mengingat kita bahwa Allah melarang manusia memakan harta dalam jalan batin, sebagaimana korupsi adalah jalan yang batil. Namun, walau telah ada larangan dari Allah terkait haramnya memakan harta dari jalan batil, manusia tetap saja banyak yang serakah dan melakukan tindak pidana korupsi.
Ironisnya, munculnya kasus korupsi ini justru pada saat pemerintah mengupayakan untuk melakukan efisiensi anggaran yang akhirnya berdampak pada berkurangnya kuantitas dan kualitas layanan negara atas hak dasar masyarakat dan pendanaan si bagian sektor strategis, semisal penonaktifan PBI, pengurangan pelatihan pada guru, dana bansos, dana riset, militer, dan lain-lain.
Tampak sekali bahwa negara kita ini berparadigma sekuler kapitalistik. Serta telah membuktikan dirinya gagal dalam mengurus urusan rakyat dan menyolusi seluruh problem kehidupan. Sehingga bisa kita lihat bahwa adanya kasus korupsi yang sedang marak ini menjadi bukti gagalnya sistem sekuler kapitalistik untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan Sejahtera sebagaimana visi misi mereka para pejabat dan pemimpin negara kala hendak di pilih oleh rakyat untuk menempati kursi-kursi mereka.
Karena politik demokrasi yang dijalankan malah menyuburkan politik transaksional yang menjadikan amanah kekuasaan hanya menjadi alat transaksi antara para pejabat dengan para pemilik modal. Alhasil praktek korupsi kini tumbuh subur hingga membudaya di hampir setiap bidang dan dalam ranah kehidupan masyarakat.
Berbeda dengan Sistem Islam. Paradigma dalam kepemimpinan yang berlandaskan akidah Islam justru menjadikan kehidupan berjalan sesuai tuntunan syariat Allah, dengan bermoral kebaikan, memiliki perilaku amar makruf nahi munkar, dan akan terwujud keadilan serta kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat.
Sebab, sistem Islam memiliki seperangkat aturan yang langsung dari sang Pencipta yang jika diterapkan secara kafah akan mampu meminimalisir munculnya kasus-kasus pelanggaran seperti korupsi dan penyalahgunaan jabatan sebagai mana yang sering terjadi saat ini. Oleh karena itu, dengan penerapan sistem Islam akan mampu menjamin kesejahteraan masyarakat sehingga tidak membuka celah kerusakan, termasuk pelanggaran hukum-hukum seperti yang banyak terjadi pada hari ini.
Sejarah keemasan Islam telah membuktikan adanya kesejahteraan pada masyarakat masa Islam memimpin dunia. Fakta mencatat dalam buku-buku sejarah Islam dan menjadi bukti bahwa masyarakat pada masa itu hidupnya jauh dari kasus tindak pidana korupsi dan masalah penyimpangan betul-betul bisa diatasi atau dicegah sehingga masyarakatnya hidup dalam keadaan sejahtera tanpa tandingan dengan negeri-negeri lain, begitulah ketika sistem Islam diterapkan dalam naungan Khilafah Islamiyah. Oleh karenanya, sungguh kaum Muslim masa kini butuh penerapan sistem Islam untuk mengatasi berbagai problem umat termasuk tindak pidana korupsi yang telah membudaya di negeri-negeri Muslim seperti Indonesia. Wallahu Allam bissawab
.jpeg)
