Oleh Tinie Andryani
Aktivis Muslimah
Angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Bandung masih tergolong tinggi di bandingkan dengan daerah lainnya di Jawa Barat. Hal ini di benarkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) kabupaten Bandung (tribunjabar.id, Kamis, 12/6/2025).
Yuli Irnawati Mosjasari, selaku Kadiskes Kabupaten Bandung, mengungkapkan bahwa per tahun 2024, tercatat ada sebanyak 44 ibu meninggal dunia saat melahirkan. Sedangkan bayi yang meninggal sebanyak 407 kasus. Menurutnya, salah satu penyebab utama tingginya angka kematian pada ibu dan bayi di Kabupaten Bandung adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan sejak awal dari masa kehamilan. Ia pun mengungkapkan, bahwa tingginya angka kematian ibu dan bayi disebabkan karena sang ibu memeriksakan kehamilannya pada saat melahirkan saja. Padahal, pemeriksaan ibu hamil minimal enam kali dalam masa kehamilan, sehingga kemungkinan terjadi kondisi komplikasi dapat terdeteksi sejak dini. Untuk menekan angka kematian ibu dan anak, pihaknya akan terus menjalankan berbagai program, salah satunya yaitu meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, baik itu dokter maupun bidan, serta melengkapi sarana dan prasarana dalam bidang kesehatan.
Angka kematian ibu dan bayi merupakan dua indikator yang lazim digunakan untuk menentukan derajat kesehatan di suatu negara. Di Indonesia, dua hal ini menjadi perhatian pemerintah karena angka kematian ibu dan bayi di Tanah Air masuk peringkat tertinggi di ASEAN.
Angka kematian ibu dan bayi di Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan negara lain di Asia Tenggara, dengan rincian angka kematian ibu (AKI) sebesar 189 per 10.000 kelahiran hidup, dan angka kematian bayi (AKB) sebesar 17 per 10.000 kelahiran hidup.
Tingkat penyebab tingginya kematian ibu dan anak di sebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya pendarahan saat melahirkan, hipertensi saat masa kehamilan, dan infeksi yang kini bergeser dengan komplikasi non obstetri yang berkaitan dengan gangguan metabolisme seperti penyakit jantung, obesitas, dan diabetes mellitus.
Untuk menekan atau menurunkan angka AKI dan AKB, pemerintah terus berupaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak melalui berbagai program, seperti :
1. Penguatan kapasitas fasilitas kesehatan, yaitu untuk menangani kasus kasus darurat.
2. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, yaitu untuk masyarakat di daerah terpencil.
3. Edukasi kesehatan ibu dan anak, yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
Berbagai program kesehatan ibu dan anak telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesehatan masyarakat di Indonesia. Penurunan angka kematian ibu dan anak (walaupun masih tinggi), peningkatan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, dan peningkatan kesadaran akan gizi anak merupakan bukti kemajuan yang signifikan. Namun begitu, meskipun terdapat peningkatan akses, tantangan aksesbilitas terhadap layanan kesehatan reproduksi masih tampak di beberapa wilayah, terutama di daerah pedesaan.
Indonesia dengan wilayah yang tersebar begitu luas, dengan ribuan pulau yang dihuni dan dataran yang bervariasi merupakan suatu tantangan besar dalam hal aksesbilitas. Mulai dari akses ke faskes yang sulit bagi penduduk di daerah pegunungan ataupun pulau pulau kecil, infrastruktur yang masih minim di pedalaman, tenaga dokter atau bidan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan di semua wilayah dan jumlah penduduk yang besar sampai tradisi yang masih menghambat yakni masih banyak masyarakat di pedesaan terpencil yang lebih percaya kepada penolong kelahiran tradisional seperti dukun beranak atau paraji.
Tidak dapat dipungkiri pula, kesulitan ibu hamil untuk memenuhi gizi atau pemeriksaan kesehatan yang lebih detail adalah akibat sulitnya akses kesehatan.
Di wilayah perkotaan atau desa yang maju, layanan kesehatan pastilah mudah di jangkau. Akan tetapi, di pedalaman atau desa tertinggal yang jauh dari fasilitas kota, masyarakat cenderung sulit mendapatkan layanan kesehatan. Artinya, ketimpangan pembangunan infrastruktur yang tidak merata pun membuat ibu hamil tidak mendapatkan layanan yang sebagaimanamestinya.
Pun dengan angka kemiskinan. Masalah kemiskinan juga turut menyebabkan ibu hamil sulit mendapatkan makanan bergizi. Kemiskinan tetap menjadi tantangan besar pemerintahan saat ini.
Menurut Bank Dunia (World Bank), lebih dari 60,3 % penduduk Indonesia, atau sekitar 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan Internasional. Adapun menurut Badan Pusat Statistik (BPS), dengan garis kemiskinan nasional per kapita Rp 595.242 perbulan, tingkat kemiskinan di Indonesia pada September 2024 hanya sebesar 8,57 % atau hanya sekitar 24,06 juta jiwa.
Sulitnya memenuhi kebutuhan hidup saat ini membuat banyak keluarga terancam ketahanan pangannya. Kemiskinan, pengangguran, serta mahalnya berbagai macam kebutuhan pokok membuat keluarga memenuhi dan mencukupi kebutuhan nutrisi hanya seadanya dan semampunya. Hal ini dikarenakan tidak ada pihak penopang keluarga. Institusi keluarga dibiarkan berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tidak jarang pula keluarga hanya bisa mencukupi kebutuhan konsumsi tanpa mempertimbangkan kebutuhan gizi karena keterbatasan daya beli. Belum lagi biaya pendidikan, biaya kesehatan pun semakin melambung tinggi.
Jika di telaah lebih dalam, sebenarnya ada dua faktor utama yang menyebabkan AKI di Indonesia yang masih tinggi, yaitu terlambat menegakkan diagnosis dan terlambat untuk merujuk ke fasilitas kesehatan yang memiliki sarana dan prasarana lengkap. Kedua faktor ini jelas berkaitan dengan layanan kesehatan.
Sebagai pencegahan, Kemenkes telah membuat program ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan atau mengakses pelayanan kesehatan selama kehamilan minimal enam kali. Saat kehamilan, pasien dianjurkan melakukan pengecekan oleh dokter, yakni saat kunjungan pertama pada trimester pertama dan saat kunjungan ke lima pada trimester ketiga.
Namun realitasnya, tidak semua ibu hamil mendapatkan kemudahan mengakses layanan kesehatan tersebut hingga bisa memeriksakan kehamilan sampai minimal enam kali. Lalu siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas hal seperti ini ?
Layanan kesehatan semestinya menjadi tanggung jawab negara bagi seluruh rakyatnya. Kesehatan adalah kebutuhan pokok rakyat yang harus di sediakan oleh negara untuk rakyatnya. Tetapi faktanya, layanan kesehatan ini tidak merata ke seluruh pelosok negeri. Alhasil, tidak sedikit kasus kematian ibu melahirkan beserta bayi yang dikandungnya karena jauh ke fasilitas kesehatan yang akhirnya mereka meninggal selama di perjalanan.
Inilah sesungguhnya akar masalah masih tingginya AKI di negeri ini. Layanan kesehatan untuk rakyat sangat minim, terlebih di tempat tempat terpencil. Sedangkan di kota kota besar, layanan itu mudah diakses tetapi sangat mahal dan dikuasai oleh pihak swasta. Rakyat miskin sulit untuk menjangkaunya.
Jelas, penguasa dalam sistem kapitalis telah abai terhadap tanggung jawab akan kesehatan rakyatnya. Negara kapitalis seakan berjual beli dengan rakyatnya, sebagaimana pedagang, negara memikirkan untung rugi dengan rakyatnya. Walhasil, layanan kesehatan ini menjadi lahan bisnis bagi penguasa maupun pengusaha.
Ketimpangan fasilitas kesehatan dan kemiskinan merupakan buah dari penerapan kebijakan kapitalisme. Biaya kesehatan dalam sistem kapitalis sekuler sangatlah mahal. Sistem inilah yang menyebabkan para pemilik modal atau kaum kapital semakin kaya, sedangkan yang miskin makin bertambah sengsara. Kesehatan pun diperjualbelikan, siapa yang bisa membayar, merekalah yang bisa mendapatkannya. Walhasil, tanpa jaminan kesejahteraan (mengentaskan kemiskinan), layanan kesehatan yang murah, serta kebijakan negara yang adil, dapat dipastikan AKI akan terus meningkat.
Satu satunya harapan untuk menyelesaikan tingginya AKI adalah kembali kepada Islam, yakni aturan dari Sang Khalik.
Kesehatan adalah hak bagi seluruh warga negara, baik yang kaya ataupun yang miskin, muslim ataupun non muslim, semua warga negara berhak atas layanan kesehatan yang murah dan berkualitas.
Islam memandang bahwa layanan kesehatan, termasuk pada ibu hamil, merupakan kewajiban negara. Negara wajib menyediakan layanan kesehatan yang prima bagi seluruh rakyatnya.
Islam menetapkan bahwa penguasa adalah raa'in, yakni pengurus seluruh urusan rakyatnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. :
"Imam adalah raa'in (penggembala) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya" (HR Bukhari).
Dalam Islam, kesehatan termasuk kebutuhan primer yang harus dipenuhi dengan mekanisme langsung, yakni negara langsung memberikannya dalam bentuk fasilitas dan layanan. Layanan kesehatan ini harus merata hingga sampai ke seluruh daerah, bahkan sampai ke pelosok pelosok. Negara juga wajib menyediakan tenaga medis yang cukup dan mumpuni dengan gaji yang sangat layak.
Semua hal itu tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun, semua itu dimungkinkan karena Islam memiliki mekanisme pembiayaan yang tepat, yang memastikan tersedianya dana yang cukup untuk layanan ini. Islam mempunyai ketetapan bahwa harta milik umum seperti sumber daya alam (SDA) dikelola oleh negara dan digunakan sebesar besarnya untuk kepentingan rakyat. Selain itu terdapat pula Fai, Kharaj, Ganimah, dan Harta yang tidak bertuan. Pun dengan sistem ekonomi yang diterapkan akan menjadikan hidup sejahtera menjadi sesuatu yang niscaya.
Baitulmal akan mengelola semua pendapatan tadi kemudian disalurkan ke pos-pos yang membutuhkan, salah satunya pelayanan kesehatan. Dengan demikian, pelayanan terhadap ibu hamil akan terjamin dan AKI pun bisa di minimkan. Jaminan ini hanya diperoleh dalam sistem pemerintahan yang mengambil Islam sebagai pijakan. Mustahil diterapkan pada negara yang menjadikan kapitalisme sebagai acuan. Oleh karenanya, hanya sistem pemerintahan Islam yang dapat menjawab masalah AKI.
Islam menjadikan layanan kesehatan, termasuk ibu hamil dan bersalin sebagai kewajiban negara. Apalagi hal ini berkaitan dengan masa depan generasi yang akan membangun peradaban yang mulia. Islam juga menjamin kesejahteraan rakyat dengan berbagai mekanisme sehingga tercapai derajat kesehatan yang tinggi dan layanan kesehatan prima. Dengan demikian AKI bisa diberantas hingga tuntas.
Walllahualam bissawab
.jpeg)
