Jernih Airnya, Gelap Nasibnya: Raja Ampat dalam Bayang-bayang Rezim Rakus

 

 

Oleh Shabrina Nibrasalhuda

Mahasiswi


Baru-baru ini, pemerintah Indonesia mencabut izin operasi empat dari lima perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan ini diambil setelah gelombang tekanan publik mencuat, menyusul viralnya video kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang nikel di media sosial. Perusahaan-perusahaan yang dicabut izinnya adalah PT Kawei Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham. Sementara PT Gag Nikel, anak usaha PT ANTAM, tetap diberi izin beroperasi dengan pengawasan ketat (Kompas, 2024).

Langkah ini muncul sebagai reaksi terhadap penolakan yang meluas dari berbagai pihak—mulai dari masyarakat adat, pegiat lingkungan, hingga publik figur. Kampanye #SaveRajaAmpat menjadi simbol keresahan atas kehancuran ekologis di wilayah yang selama ini dikenal sebagai salah satu surga wisata bahari dunia.

Menurut data Global Forest Watch (2023), sekitar 11.700 hektar hutan primer di Raja Ampat hilang selama dua dekade terakhir. Deforestasi dan sedimentasi turut merusak ekosistem laut yang menjadi sumber penghidupan bagi lebih dari 50.000 penduduk. Ironisnya, wilayah konservasi yang tergolong Global Geopark UNESCO justru menjadi sasaran eksploitasi karena adanya celah kebijakan. Misalnya, Keputusan Presiden No. 41 Tahun 2004 membuka peluang bagi perusahaan tambang untuk tetap beroperasi di kawasan hutan lindung, termasuk di Raja Ampat.

Kondisi ini mencerminkan bagaimana keputusan politik kerap tunduk pada kekuatan modal. Kasus Raja Ampat hanya satu dari banyak contoh betapa kuatnya pengaruh oligarki dalam pengelolaan sumber daya alam di negeri ini. Kolaborasi antara elite kekuasaan dan pemilik modal telah mengorbankan kepentingan rakyat dan lingkungan, dibungkus dengan dalih pembangunan dan kesejahteraan.

Saat ini, Indonesia tengah mendorong hilirisasi industri tambang nikel sebagai fondasi pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Sayangnya, proses ini tidak lepas dari dampak sosial dan ekologis yang serius. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mencatat ada 380 izin usaha pertambangan nikel dengan total area hampir satu juta hektar di berbagai wilayah termasuk Papua dan Sulawesi. Dampaknya berupa kerusakan lingkungan, konflik agraria, hingga pemiskinan masyarakat lokal.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM menyatakan Indonesia memimpin dunia dalam pengembangan smelter nikel, dengan 190 proyek berjalan. Namun, data dari Indonesian Mining Association mengungkap bahwa 70% dari kepemilikan smelter dikuasai oleh perusahaan asing. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan: siapa sebenarnya yang menikmati hasil dari eksploitasi tersebut?

Proyek-proyek tambang alih-alih membawa kesejahteraan, justru menciptakan ketimpangan, kerusakan ekologis, dan masalah sosial berkepanjangan. Sistem demokrasi yang mahal turut memperkuat peran pemodal dalam politik, membuat pejabat publik lebih berpihak pada korporasi ketimbang masyarakat.

Kisruh Raja Ampat dan berbagai kasus serupa menunjukkan bahwa paradigma kepemimpinan saat ini sangat dipengaruhi oleh ideologi kapitalisme yang berpijak pada sekularisme dan liberalisme. Sistem ini tidak mengenal batasan moral dalam pengambilan kebijakan, sehingga tak heran jika para penguasa lebih mengutamakan kepentingan kelompok berduit daripada rakyat.

Kondisi ini diperparah oleh mahalnya ongkos politik dalam demokrasi, yang menjadikan para pemegang kekuasaan bergantung pada sponsor dari pemilik modal. Akibatnya, berbagai kebijakan justru dilegitimasi demi melayani kepentingan oligarki, meski harus mengorbankan rakyat dan merusak lingkungan hidup.

Situasi seperti ini tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Solusi fundamental hanya bisa ditemukan dengan menata ulang sistem kepemimpinan secara menyeluruh berdasarkan nilai-nilai Islam yang menyeluruh (kaffah). Sistem ini telah terbukti secara historis mampu menciptakan harmoni antara manusia dengan sesamanya maupun dengan alam.

Dalam sistem kepemimpinan Islam, hubungan antara penguasa dan rakyat dibangun atas dasar tanggung jawab dan kepercayaan. Penguasa bertindak sebagai pelindung dan pengurus rakyat, bukan sebagai pelayan oligarki. Tujuan utama pemerintahan adalah mewujudkan kemaslahatan umum dan menjaga keseimbangan alam.

Islam menetapkan bahwa pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam hanya boleh dilakukan untuk kepentingan umat secara keseluruhan. Tidak ada ruang bagi eksploitasi yang hanya menguntungkan segelintir elite. Sistem ekonomi Islam juga mengatur kepemilikan umum, keuangan negara, serta sistem hukum yang mencegah kerusakan dan penyimpangan.

Namun, penerapan sistem Islam kaffah hanya bisa berjalan optimal dalam naungan institusi kepemimpinan Islam yang disebut Khilafah. Khilafah sebagai sistem pemerintahan menjamin bahwa syariat diterapkan secara menyeluruh demi kesejahteraan dan keberkahan hidup seluruh rakyat.

Menegakkan sistem ini tentu membutuhkan proses dan perjuangan. Kesadaran masyarakat harus dibangun melalui dakwah dan edukasi tanpa kekerasan. Umat perlu diyakinkan bahwa bertahan dalam sistem kapitalistik hanya akan memperpanjang penderitaan dan mendatangkan kerusakan, baik di dunia maupun akhirat.

Raja Ampat menjadi simbol penting bahwa tanpa perubahan sistemik, kerusakan akan terus berulang. Hanya dengan berpaling pada sistem ilahi dan mengembalikan peran penguasa sebagai pengurus umat, harapan akan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan bisa benar-benar terwujud.

Nama

Artikel,34,Bahan Ajar PAI Kelas 7,2,Baznas,1,BIM,2,BNNP,2,Cerpen,1,DPRD Bukittinggi,7,Film,1,Hiburan,1,Internasional,10,Jakarta,4,Jakarta Selatan,1,KAI,32,Kampus,12,Kejati Sumbar,9,Kesehatan,8,KJI,1,Komedi,1,Koperasi,2,Kota Padang,45,Kuliner,2,Lampung,1,Lifestyle,2,Malaysia,1,Nasional,89,Natuna,1,Olahraga,1,Opini,153,Otomotif,1,Padang,6,Padang Pariaman,8,Papua,2,Pariaman,3,Pasaman,1,Pasaman Barat,1,Payakumbuh,2,Pekanbaru,10,Pemkab Solok,4,Pemko Padang,11,Pendidikan,11,Peristiwa,2,Perumda Air Minum,1,Pesisir Selatan,3,PLN,10,Polda,1,Polda Sumbar,50,Polresta Padang,1,Polri,61,Puisi,12,Riau,4,Smartphone,2,Sulawesi Tengah,1,Sumatera Bagian Tengah,1,Sumatera Selatan,1,Sumbar,257,Teknologi,2,Telkom,1,Tips,5,TNI,94,UNAND,3,UNP,7,Wisata,4,Yastis,3,
ltr
item
Media Sumbar: Jernih Airnya, Gelap Nasibnya: Raja Ampat dalam Bayang-bayang Rezim Rakus
Jernih Airnya, Gelap Nasibnya: Raja Ampat dalam Bayang-bayang Rezim Rakus
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwZjL18x0VdZhsvcBcOtyQaNotxzfmoV275Ots7QI2cF4jnR8ZH8n39vTkDJ2Cz97tygOaT1EbdjIZaHjiErmAOnRIkfh-lF1Nq9HyMfjfDywFoQRbrFJqOPSjBh-u401QLve1WZguGbDXw0N3THcee3iE4AGsvaW0ihiCjoibbfJnGbp-Oz3_6l39Bd9K/w153-h204/SHABRINA.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwZjL18x0VdZhsvcBcOtyQaNotxzfmoV275Ots7QI2cF4jnR8ZH8n39vTkDJ2Cz97tygOaT1EbdjIZaHjiErmAOnRIkfh-lF1Nq9HyMfjfDywFoQRbrFJqOPSjBh-u401QLve1WZguGbDXw0N3THcee3iE4AGsvaW0ihiCjoibbfJnGbp-Oz3_6l39Bd9K/s72-w153-c-h204/SHABRINA.jpeg
Media Sumbar
https://www.mediasumbar.net/2025/06/jernih-airnya-gelap-nasibnya-raja-ampat.html
https://www.mediasumbar.net/
https://www.mediasumbar.net/
https://www.mediasumbar.net/2025/06/jernih-airnya-gelap-nasibnya-raja-ampat.html
true
7463688317406537976
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content