 |
| Penulis: Kokom Komariah |
Permasalahan tahunan yang hingga saat ini belum dapat dituntaskan secara menyeluruh adalah pengolahan sampah, baik sampah rumah tangga maupun sampah industri, medis, komersial, pertanian, dan alam yang berskala besar. Menurut Dinas Lingkungan Hidup (DLH), di Kabupaten Bandung sendiri saja timbulan sampah dapat mencapai angka 1.301,5 ton/hari atau 475.058,8 ton/tahun.
Angka tersebut terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2024 TPA Sarimukti mengalami overload dan dilakukan pembatasan ritasi sampah yang pada akhirnya membuat penumpukan sampah di sejumlah TPS. Sampah juga banyak tertumpuk di sudut-sudut ruang publik terutama pasar. Dari sinilah akhirnya pemerintah mulai gencar mencari solusi untuk mengurai sampah.
Pemerintah dinilai tidak serius dalam menangani masalah sampah ini karena permasalahan ini hanya terus berulang dari tahun ke tahun tanpa menemukan solusi tuntas dan berlanjut. Program-program pengelolaan sampah dari Pemerintah Kabupaten Bandung belum berjalan dengan baik dan belum berhasil mengurangi sampah secara signifikan.
Dikutip dari jabar.tribunnews.com (16/01/2025), Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, Asep Kusumah mengatakan, "rencana strategis untuk pengolahan sampah 2025, sesuai dengan arahan dan kebijakan Bupati Bandung (Dadang Supriatna). Titiknya yaitu implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah."
5 strategi itu antara lain,
1. Melakukan penguatan pengelolaan sampah sejak dari sumber,
2. Setiap rumah tangga harus memiliki minimal 2 instrumen dalam penanganan sampah,
3. Pengembangan bank sampah tematik di basis komunal,
4. Pengembangan tempat pengolahan sampah reuse, reduce, recycle (TPS3R) dari tingkat desa hingga kecamatan, dan
5. mendorong dan memfasilitasi tahapan-tahapan pembinaan, untuk launching kawasan-kawasan komersial mandiri sampah di kawasan industri, perumahan, hotel, hingga wisata.
Namun, belum juga selesai melakukan penerapan kelima strategi tersebut secara menyeluruh, pemerintah sudah merencanakan solusi yang berbeda untuk mengurai sampah. Sebagai solusi cepat atau lebih tepatnya panik atas dampak overload TPA Sarimukti dan upaya mengurangi ritasi ke TPA Bajing, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menggunakan insinerator atau alat pembakar sampah bersuhu tinggi. Sebanyak 25 unit insinerator akan dialokasikan untuk wilayah Kabupaten Bandung.
Pengadaan Insinerator ini berpotensi menambah beban anggaran pengelolaan sampah bagi pemerintah daerah, karena biaya operasionalnya bisa dua kali lipat lebih besar dibanding biaya pembuangan sampah ke TPA.
Pakar sampah ITB, Enri Damanhuri menyebutkan bahwa perkiraan biaya ialah Rp. 150.000,00 - Rp. 200.000,00 untuk 1 ton sampah meliputi solar sebagai bahan bakar. Itu artinya jika sampah di Kabupaten Bandung berjumlah sekitar 1.300 ton maka dalam satu hari pemerintah mengeluarkan biaya hingga Rp. 260.000.000,00. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan dalam pembangunan insinerator tersebut yang dapat menelan biaya hingga miliaran rupiah. Angka yang fantastis yang harus dikeluarkan hanya untuk sebuah masalah sampah.
Selain masalah biaya, Insinerator juga harus ditolak keberadaannya untuk menjaga lingkungan hidup. Teknologi insinerator tiga tahap yang sudah diterapkan di negara maju saja pada operasinya tetap saja menghasilkan abu beracun jenis dioxin dan furan. Kedua zat ini berbahaya bagi kesehatan bahkan racun ini menempel ditubuh hingga lintas generasi. sifatnya mengganggu hormon dan menjadi penyebab kanker. Sedangkan teknologi insinerator yang diterapkan di Indonesia ini kebanyakan hanya di tahap tungku bakar saja yang artinya tidak ada penyaringan gas dan racun yang pastinya lebih berbahaya.
Dalam hal ini seharusnya pemerintah lebih memfokuskan anggaran pada sektor yang sudah pasti dan dapat dengan baik mengurangi dan menuntaskan masalah sampah. Anggaran yang besarnya hingga angka miliaran itu seharusnya dapat dialokasikan untuk memenuhi dan mengembangkan strategi yang sudah dicanangkan. Karena solusi yang diminta bukan hanya mengurangi sampah tapi bagaimana menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat untuk masyarakat.
Kebersihan bukan hanya soal estetika atau kenyamanan, tapi bagian dari ajaran Islam yang mencerminkan kepedulian terhadap diri sendiri, sesama, dan lingkungan. Islam mendorong umatnya untuk menjaga kebersihan di setiap aspek kehidupan, mulai dari tubuh, pakaian, rumah, hingga lingkungan sekitar. Kebersihan bukan sekadar kebiasaan baik, tapi bagian dari karakter seorang muslim yang dicintai Allah. Kesadaran akan pentingnya kebersihan ini seharusnya tercermin dalam kebiasaan kita sehari-hari.
Dalam Al-Qur’an, kita menemukan banyak ayat yang mendorong umat Islam untuk hidup bersih. Salah satunya dalam Surah At-Taubah ayat 108, Allah SWT berfirman:
... فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْاۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ
“... Di dalamnya terdapat orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih.”
Maka dari itu kita sebagai masyarakat juga perlu menyadari pengelolaan sampah rumah tangga yang kita hasilkan. Solusi ideal yang dapat kita mulai dari diri sendiri ialah menerapkan program pemilihan sampah rumah tangga sesuai standar program 3R (reduce, reuse, recycle). seperti memisahkan sampah organik dan mengolahnya menjadi kompos secara sederhana, mendaur ulang sampah menjadi barang bermanfaat, hingga mengganti penggunaan plastik sekali pakai ke alternatif lain yang dapat digunakan kembali. Semua upaya ini tidak lepas dari peran penting pemerintah dalam melakukan kampanye terhadap setiap elemen masyarakat.
Padahal dilihat dari 5 strategi yang sudah dicanangkan pemerintah hal itu dapat mengurangi jumlah sampah secara bertahap dan berkelanjutan jika semua instrumen bekerja sama dan berkomitmen kuat dalam melaksanakannya. Sangat disayangkan dalam praktiknya pemerintah gagal menerapkan secara menyeluruh dan berkelanjutan sehingga banyak proyek yang mangkrak karena minimnya pembiayaan dan pembinaan. Itulah dampak buruk dari pemerintah yang menerapkan sistem kapitalis. Pemerintah hanya jor-joran dalam mengeluarkan biaya tapi pelaksanaannya tidak maksimal. Daripada membakar uang bersamaan dengan insinerator yang berdampak buruk bagi lingkungan sudah seharusnya pemerintah melanjutkan proyek yang mangkrak sehingga di masa yang akan datang sampah dapat terkelola dengan baik hingga sampai ke TPA. Semuanya harus dilakukan dengan pengawasan penuh sehingga tidak terjadi praktik curang disektor manapun demi kebersihan dan kenyamanan lingkungan hidup.
Tapi tentunya pemerintah dalam sistem kapitalis tidak dapat menerapkan solusi ini dengan tepat dan cepat karena asas kemanfaatan yang menjadi prinsip dasar dalam setiap tindakan. Maka dari itu sudah saatnya umat menyadari bahwa penerapan Islam secara sistemik sebagai satu-satunya solusi komprehensif untuk menyelesaikan segala permasalahan. Karena hanya dengan negara Islam yang dapat menjamin akan mengurus rakyatnya sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda: <<الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ>> “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari).
Wallahu a'lam bishawab.
.jpeg)
