Oleh : Umma Zafran
Pegiat Literasi
Dunia hari ini sedang mempertontonkan sebuah ironi yang memilukan sekaligus memuakkan.
Di atas hamparan puing-puing bangunan yang masih mengepulkan asap dan di tengah jeritan pilu rakyat Gaza yang terus dihujani amunisi bahkan saat tinta di atas kertas gencatan senjata belum lagi mengering dunia Barat justru tampil dengan retorika yang kian gencar: demiliterisasi. Secara terminologi, demiliterisasi adalah sebuah proses penghapusan / pengurangan kekuatan militer di suatu wilayah tertentu. Hal ini biasanya melibatkan : pelucutan senjata, pembubaran pasukan, maupun zona bebas militer.
Demiliterisasi dalam kasus Gaza ini merupakan jebakan untuk melemahkan perlawanan. Solusi tuntas Gaza tidak akan lahir dari tangan-tangan yang mendukung penjajahan, melainkan dari tangan umat yang bersatu dalam satu komando ideologis yang kuat. Saatnya umat melihat melampaui sekat diplomasi dan melangkah menuju solusi syar'i yang dijanjikan.
Narasi pelucutan senjata terhadap kelompok perlawanan ini bukanlah sebuah prosedur teknis demi mewujudkan perdamaian yang tulus, melainkan sebuah desain politik besar yang dipahat oleh kepentingan kapitalisme global.
Ini adalah upaya sistematis untuk mempretensi hak bela diri umat Islam, menjadikannya lumpuh di hadapan agresi, dan pada akhirnya memaksa rakyat Gaza untuk memilih antara menyerah tanpa syarat atau binasa tanpa perlawanan.
Dengan menyuarakan demiliterisasi di saat pembantaian masih berlangsung, Barat sebenarnya tidak sedang menawarkan jalan keluar, melainkan sedang berupaya menyempurnakan belenggu penjajahan dengan cara membungkam martabat dan mematikan nalar jihad yang menjadi nafas perjuangan umat di tanah diberkati tersebut.
Diplomasi: Jalan Buntu yang Menyesatkan
Selama puluhan tahun, lembaran sejarah Palestina hanya dipenuhi oleh catatan kegagalan jalur diplomasi internasional. Forum-forum global yang dipandu oleh kekuatan kapitalisme global terbukti tidak pernah mampu menghadirkan keadilan yang hakiki. Alih-alih menghentikan penjajahan, diplomasi ini justru tampak seperti panggung sandiwara di mana resolusi demi resolusi hanya berakhir di atas kertas tanpa implementasi nyata, membiarkan penderitaan rakyat Gaza terus berlanjut di bawah bayang-bayang ketidakpastian.
Lebih jauh lagi, diplomasi sering kali hanya digunakan sebagai alat strategis untuk memberikan "napas buatan" dan waktu bagi entitas Zionis dalam melakukan konsolidasi kekuatan militer maupun politiknya. Di balik meja perundingan yang tampak beradab, skenario besar sedang dijalankan untuk melumpuhkan perlawanan. Rakyat Gaza dipaksa secara sistematis untuk melucuti satu-satunya pertahanan yang mereka miliki dengan iming-iming perdamaian semu, yang pada hakikatnya adalah upaya penjinakan agar mereka tak lagi mampu melawan penindasan.
Realitas di lapangan memberikan kesaksian yang tak terbantahkan. Fakta bahwa serangan brutal terhadap warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, terus berlanjut hingga bulan ini menjadi bukti telanjang bahwa entitas Zionis tidak pernah memahami, apalagi tunduk pada bahasa negosiasi. Bagi mereka, gencatan senjata hanyalah jeda teknis, bukan komitmen moral. Hal ini mempertegas bahwa berharap pada iktikad baik penjajah melalui dialog adalah sebuah kesia-siaan yang terus berulang dan hanya menambah daftar panjang korban jiwa.
Dalam sudut pandang ideologis yang mendalam, solusi bagi Gaza tidak akan pernah lahir dari meja-meja bundar di bawah payung lembaga internasional yang telah lama terkontaminasi oleh kepentingan Barat. Mencari keadilan pada institusi yang sama dengan penyokong penjajahan adalah sebuah paradoks. Oleh karena itu, arah perjuangan harus dikembalikan pada khitahnya, yaitu melalui pembebasan nyata yang bertumpu pada kekuatan umat secara mandiri. Hanya dengan cara inilah, martabat tanah diberkati tersebut dapat dikembalikan secara utuh, bukan melalui kompromi yang justru menggadaikan kedaulatan.
Kepemimpinan Islam Kaffah sebagai Solusi Hakiki
Palestina bukan sekadar isu kemanusiaan global, melainkan wilayah Islam (Ardhul Islam) yang kesuciannya wajib dijaga. Konstruksi solusi yang mendasar bagi persoalan ini bukanlah permohonan gencatan senjata, melainkan kembalinya kepemimpinan yang mampu menyatukan potensi militer seluruh negeri Muslim.
1. Mobilisasi Militer Kolektif: Kekuatan militer negeri-negeri Muslim saat ini terfragmentasi dalam batas-batas nasionalisme. Hanya di bawah kepemimpinan Islam Kaffah, kekuatan militer yang tersebar dari Turki hingga Indonesia, dari Mesir hingga Pakistan, dapat digerakkan secara terpusat untuk mengusir penjajah dari tanah Palestina.
2. Kepemimpinan sebagai Pelindung: Sebagaimana sabda Rasulullah Saw., "Imam (Khalifah) adalah perisai (junnah), di belakangnya umat berperang dan kepadanya umat berlindung." Tanpa adanya institusi politik yang berdaulat, umat Islam akan terus menjadi sasaran serangan pemikiran dan fisik tanpa ada yang membela secara nyata.
Menyadarkan Umat melalui Dakwah Ideologis
Persoalan Gaza adalah alarm bagi seluruh umat Islam. Kita tidak boleh terjebak dalam arus pemikiran yang menganggap penyerahan senjata sebagai jalan damai. Penyerahan senjata dalam kondisi terjajah adalah bentuk penyerahan harga diri.
Oleh karena itu, urgensi hari ini adalah melakukan dakwah ideologis untuk menyadarkan umat akan kewajiban memperjuangkan kembali kehidupan Islam di bawah kepemimpinan global umat Islam. Hanya dengan kembalinya kepemimpinan ini, Gaza tidak lagi berjuang sendirian dengan kerikil dan senjata terbatas, melainkan dibela oleh kekuatan penuh yang akan mengembalikan kedamaian sejati di bumi para nabi.
Wallahualam bissawab
