Oleh Martina Eka Trilova
Aktivis Muslimah
Banyak kejanggalan dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KJCB) atau disebut juga Whoosh. Dugaan Mark up ramai diberbagai media sosial termasuk di channel YouTube "Mahfud MD Official" dikutip Jumat (17/10/2025) mantan Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan proyek tersebut mengalami Mark up hingga tiga kali lipat.
Sungguh nilai yang sangat fantastis untuk sebuah proyek yang katanya untuk kepentingan rakyat. Yang dikatakan disini rakyat itu siapa? Karena jika dilihat harga karcisnya sampai ratusan ribu.
Harga yang Mencengangkan untuk Sebuah Proyek
Harga proyek ini bisa lebih mahal dibandingkan dengan proyek yang ada di Arab Saudi yaitu Kereta Cepat Riyadh-Jeddah sepanjang 1500km dan biayanya hanya sekitar Rp116 triliun. Perbandingannya sampai 10 kali lipat dari proyek Whoosh biayanya sampai Rp120 triliun dengan rute 140km.
Yang tak kalah ganjilnya adalah proyek ini dikerjakan oleh pemerintah Cina dengan biaya yang sangat mahal dibandingkan bila dikerjakan oleh pemerintah Jepang. Proposal Cina menawarkan bunga 2 persen pertahun sedangkan proposal Jepang hanya 0,1 persen per tahun. Jepang menawarkan bunga 20 kali rendah ketimbang Cina.
Dari mahalnya biaya proyek Whoosh ini PT KAI mengalami kerugian.yang berakibat menggelembungnya utang mencapai USD7,2 miliar atau setara Rp116 trilliun. Dari jumlah tersebut,sekitar 75 persen berasal dari pinjaman CDB dengan bunga berkisar 3,5-4 persen. Beban bunganya sampai sekitar Rp2 triliun.
Target penumpangnya belum mencapai target dari 30 ribu penumpang per hari. Penumpang hanya 50% atau sekitar 60%-70% pada hari kerja jadi ini menjadikan beban pembayaran utang serta menambah kerugian negara.
Benarkah Solusi untuk Rakyat?
Mantan Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa proyek tersebut solusi panjang atas kemacetan kronis dikawasan metropolitan. KJCB dikatakan bukan mengejar keuntungan finansial, tetapi demi"investasi sosial". Yang dalam kenyataannya proyek tersebut tarifnya mahal dan yang menanggung hutang dan bunganya adalah rakyat Indonesia.
Dalam Islam Penguasa adalah Pelayan Rakyat
Sesungguhnya dalam pemerintahan Islam (khilafah), melayani rakyat adalah salah satu kewajiban penguasa (khilafah). Karena itu seorang pemimpin wajib mengurus urusan agama dan dunia rakyatnya serta berusaha dalam hal-hal yang membawa kebaikan dan perbaikan bagi mereka (Abdul Muhsin bin Hamad bin Abdul MuhsinSyarh Sunan Abu Dawud, 3/345, Maktabah Syamilah).
Pelayananan terhadap rakyat mencakup pemenuhan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan dan papan (perumahan). Negara juga berkewajiban memenuhi layanan pendidikan, kesehatan, keamanan serta sarana-sarana umum yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Termasuk didalamnya membangun jalan raya serta sarana transportasi untuk publik.
Ada beberapa karakter layanan publik yang harus disediakan pemerintah yang sesuai dengan syariat Islam. Pertama pelayanan publik yang tidak memandang agama atau status sosial. Kedua negara melakukan pelayanan kepada rakyatnya bukan untuk mengambil keuntungan. Ketiga pelayanan publik yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur merupakan proyek riil yang dibutukan rakyat. Keempat sumber pembiayaan atas pelayanan tersebut wajib sesuai dengan ketentuan syariat Islam.Kepemilikan umum adalah sumber kekayaan umat yang paling besar dan mencukupi kebutuhan mereka.
Disisi lain pembiayaan yang dilakukan dalam proyek tersebut adalah pembiayaan ribawi yang pelakunya seperti berperang dengan Allah dan Rasulnya serta dikatakan riba adalah haram.
Dalam Islam para penyelenggara negara wajib menegakkan kejujuran dan sikap amanah dalam melayani rakyat. Aparat dan para pejabat haram mengambil keuntungan baik untuk dirinya dan kelompoknya. Suap, melakukan Mark up, korupsi dan mengambil gratifikasi adalah haram melakukannya.
Nabi saw juga mengingatkan, Tidaklah mati seorang hamba yang Allah minta untuk mengurus rakyat,sedangkan dia dalam keadaan menipu (menghianati)rakyatnya,kecuali Allah mengharamkan surga bagi dirinya (HR al-Bukhari dan Muslim).
Faktanya banyak sekali kasus proyek-proyek seperti ini yang menjadi banjakan para pejabat terkait. Dalam sistem demokrasi banyak sekali keburukannya diantara membutuhkan ongkos yang mahal agar bisa berkuasa dengan cara korupsi yang makin hari nilainya fantastis.
Masihkah percaya dengan sistem ini yang menciptakan kerusakan,mencetak banyak pejabat korup, dan menyengsarakan rakyat.
Yuks kembali dan sadar bahwa hanya sistem kehidupan yang diatur oleh syariah Islam yang dijamin kemuliaannya oleh Allah SWT.
Wallahualam bissawab
