 |
| Oleh: Syahada Aulia Syukra ( Mahasiswa Psikologi) Universitas Andalas |
Padang, 17 Oktober 2025 — Dinamika politik Indonesia pada Pemilu 2024 menjadi potret jelas bagaimana media digital berperan besar dalam membentuk opini publik, memperkuat polarisasi, dan bahkan mengancam kualitas demokrasi. Hasil kajian dari beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa media sosial dan media online kini menjadi medan baru pertarungan politik yang sarat emosi, disinformasi, dan propaganda algoritmik.
Menurut Nurhasim (2021), polarisasi merupakan bagian tak terpisahkan dari proses demokrasi. Namun ketika polarisasi berubah menjadi permusuhan yang berlebihan, demokrasi justru kehilangan ruhnya yaitu; ruang dialog dan musyawarah. Kemenangan Joko Widodo pada 2014 menjadi salah satu momen yang memunculkan kembali ketegangan politik berbasis sentimen kelompok. Jones et al. (2022) menambahkan bahwa dalam bentuk paling sederhana, preferensi politik pemilih terpolarisasi berdasarkan kedekatan ideologis dengan kandidat tertentu, dan pada tingkat elit politik, kondisi ini justru memperdalam perpecahan di kalangan masyarakat.
Penelitian yang dilakukan Yuwanda Efrianti dari UIN Imam Bonjol Padang mengungkap bahwa polarisasi politik di Indonesia meningkat tajam selama masa kampanye Pemilu 2024. Dalam jurnal Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial (Vol. 3, No. 1, 2025), Efrianti menjelaskan bahwa pemberitaan media online memperkuat dua jenis polarisasi, yaitu polarisasi afektif dan polarisasi identitas.
Polarisasi afektif tampak dari maraknya ujaran kebencian, kekerasan verbal, hingga permusuhan antarpendukung di dunia maya. Sementara polarisasi identitas diperkuat oleh narasi yang menonjolkan agama, etnis, dan ideologi politik. “Media online tidak hanya menjadi penyampai berita, tetapi juga arena pertarungan narasi yang memperdalam perpecahan sosial,” tulis Efrianti dalam hasil penelitiannya.
Selain itu, penelitian Rahmad (2024) berjudul Peran Algoritma Media Sosial dalam Penyebaran Propaganda Politik menunjukkan bahwa sistem algoritma platform seperti Facebook, TikTok, dan X (Twitter) secara tidak langsung menciptakan ruang gema (echo chamber), di mana pengguna hanya menerima informasi yang sesuai dengan pandangan politik mereka.
“Algoritma bekerja dengan menyesuaikan konten sesuai preferensi pengguna. Akibatnya, masyarakat terjebak dalam ruang informasi yang homogen,” ungkap Rahmad. Hal ini dimanfaatkan oleh tim sukses politik untuk menargetkan pesan kampanye secara spesifik, bahkan menyebarkan propaganda yang memperkuat loyalitas terhadap satu calon. Dampaknya, masyarakat sulit membedakan fakta dan opini, karena informasi yang diterima sudah terfilter oleh sistem yang bias.
Temuan serupa juga diperkuat oleh jurnal Dampak Echo Chamber terhadap Persepsi Publik dan Demokrasi Digital di Indonesia (2025), yang menyoroti bahwa lebih dari 70% pengguna internet di Indonesia kini menjadikan media sosial sebagai sumber utama informasi politik. Kondisi ini meningkatkan risiko penyebaran hoaks dan menurunkan kualitas diskusi publik.
“Ketika warga hanya mendengar apa yang ingin mereka dengar, demokrasi kehilangan ruang dialog dan saling memahami,”. Fenomena ini bukan hanya menciptakan ketegangan di dunia maya, tetapi juga merembet ke dunia nyata, termasuk dalam hubungan keluarga dan komunitas yang berbeda pandangan politik.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bahkan mencatat lonjakan signifikan penyebaran berita palsu selama periode kampanye 2024. Banyak dari konten tersebut berasal dari akun anonim dan jaringan siber yang diduga terafiliasi dengan kelompok politik tertentu.
Pakar komunikasi politik menilai bahwa kondisi ini menunjukkan lemahnya literasi digital di kalangan masyarakat yang mana Masyarakat mudah terprovokasi karena belum terbiasa menyaring sebuah informasi sebelum membagikannya.
Untuk mengatasi persoalan ini, perlu peningkatan literasi digital dan politik harus menjadi prioritas nasional. Pendidikan media perlu diperkuat agar masyarakat mampu berpikir kritis dan memahami cara kerja algoritma media sosial. Selain itu, media online diharapkan lebih objektif dalam peliputan isu politik.
Pada sekarang ini dibutuhkannya langkah strategis untuk mengendalikan polarisasi digital, untuk mencegahnya ancaman terhadap kohesi sosial dan demokrasi Indonesia bisa menjadi besar. Pemilu juga seharusnya menjadi ajang pendidikan politik bukan justru tempat untuk memecah belah bangsa indonesia. Pada pemilu 2024 memberi pelajaran penting bahwa demokrasi digital tidak hanya membutuhkan kebebasan berekspresi, tetapi juga tanggung jawab bersama dalam menjaga kebenaran informasi.
