Oleh Heni Ruslaeni
Aktivis Muslimah
Dikutip oleh media Galamedia News - 25 Agu 2025, Kabupaten Bandung mencatat pertumbuhan ekonomi 2024 sebesar 5,04%, lebih tinggi dibanding 2023 (4,97%). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun ke 6,36% per Agustus 2024. Pemerintah daerah mendorong UMKM lewat KUR (Kredit Usaha Rakyat) berbasis perbankan. Pinjaman bergulir tanpa bunga/jaminan untuk sebagian UMKM. Program subsidi dan hilirisasi sektor pertanian. Fasilitasi investasi, baik PMA (Penanaman Modal Asing) maupun PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri).
Perubahan nyata dalam pembangunan tidak bisa semata-mata diukur dari deretan angka pertumbuhan ekonomi yang tertulis di atas kertas laporan pemerintah. Ukuran pembangunan hakiki adalah sejauh mana perubahan itu mampu dirasakan secara langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari apakah kebutuhan pokok lebih terjangkau, apakah lapangan kerja terbuka luas, apakah masyarakat lebih mudah mengakses pendidikan dan kesehatan, serta apakah tingkat kesejahteraan benar-benar meningkat.
Namun, bila kita menilik realitas hari ini, denyut nadi perekonomian masyarakat Kabupaten Bandung sedang mengalami pelambatan. Banyak pasar tradisional yang gulung tikar, toko-toko sepi pembeli, bahkan tidak sedikit UMKM yang berhenti beroperasi. Ironisnya, di atas kertas, laju pertumbuhan ekonomi daerah justru dilaporkan berada di atas angka 5%. Pertanyaannya, mengapa angka itu tidak berbanding lurus dengan kenyataan hidup rakyat?
Kebijakan cukup menonjol karena fokus pada kerja nyata, bukan sekadar janji politik. Angka makro (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, investasi) membuktikan hasilnya. Akan tetapi, pembangunan yang hakiki bukanlah hanya menonjolkan angka-angka di atas kertas, melainkan yang benar-benar menyejahterakan masyarakat. Selama sistem kapitalis liberal yang diterapkan, rakyat akan terus merasakan kesenjangan ekonomi tumbuh tapi kemiskinan tak surut.
Dari sisi ekonomi makro, capaian pertumbuhan di atas rata-rata nasional menjadi indikator adanya geliat ekonomi daerah. Namun, angka pertumbuhan ini tetap harus ditelisik, apakah inklusif dan berkelanjutan? Sebab, pertumbuhan bisa tinggi tetapi distribusi kesejahteraan tidak merata. Sisi ketenagakerjaan, penurunan TPT memang signifikan, tetapimasih tergolong cukup tinggi. Tangtangannya, bagaimana lapangan kerja yang tercipta tidak hanya padat karya sementara, melainkan juga produktif dan berdaya saing. Investasi yang mengikat tentu positif, namun ada risiko dominasi investor asing yang bisa membuat daerah tergantung pada modal luar dan kehilangan kedaulatan ekonomi.
Inilah wajah asli dari sistem ekonomi kapitalisme yang saat ini di terapkan di negri ini. Kapitalisme memandang kemajuan ekonomi hanya sebatas pertumbuha angka makro, PDB naik, investasi bertambah, APBN meningkat. Namun, indikator- indikator itu seringkali menutupi penderitaan masyarakat di level bawah. Pertumbuhan yang timpang hanya segelintir kalangan terutama pemilik modal besar yang menikmati buah pertumbuhan. Sehingga, pasar lokal terpinggirkan kebijakan ekonomi yang pro-liberalisasi menjadi pedagang kecil kalah bersaing dengan ritel besar dan produk impor. Ketergantungan utang dan investasi asing, APBN maupun APBD lebih banyak bergantung pada pinjaman yang ujungnya justru membebani rakyat lewat pajak. Kesejahteraan sering hanya jargon, sementara layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan tetap mahal dan sulit diakses.
Pandangan Islam bahwa pembangunan ekonomi harus berlandaskan keadilan. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati segelintir orang. Islam mendorong distribusi kekayaan yang adil, sehingga kesejahteraan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...” (QS. An- Nahl: 90)
Bupati sebagai pemimpin diposisikan sebagai khalifah yang amanah. Kepemimpinan dalam Islam bukan sekadar mengatur, tetapi juga melayani rakyat (khadimul ummah). Keberhasilan bukan hanya diukur dengan angka ekonomi, tapi juga dengan tingkat keadilan sosial, keberkahan, dan rida Allah. Maka, solusi Islam untuk pembangunan daerah, mengedepankan keadilan, memberdayakan instrumen zakat/infaq/wakaf, mengembangkan ekonomi halal & pembiayaan syariah, melindungi tenaga kerja, memastikan investasi yang beretika dan berkelanjutan, serta menjadikan kepemimpinan sebagai amanah ibadah.
Pejalanan sebagai Bupati Bandung periode kedua memasuki fase yang makin strategis. Angka-angka pertumbuhan, realisasi, investasi, hingga program nyata dilapangan menunjukan arah perubahan yang positif. Namun, tangtangan pemerataan dan kemandirian ekonomi masih perlu dijawab dengan solusi berkelanjutan. Islam perlu dijadikan rujukan, maka arah pembangunan Kabupaten Bandung bisa lebih berkeadilan, berkah, dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Dengan begitu, sebutan Arsitek Perubahan Nyata bukan hanya sebuah julukan, melainkan warisan kepemimpinan yang berkesinambungan.
Hanya Islam dengan syariatnya yang agung mampu mendefinisikan ulang makna pembangunan dan kesejahteraan secara hakiki. Islam tidak mengukur pembangunan dari angka pertumbuhan semata, melainkan dari terpenuhinya kebutuhan hidup setiap individu rakyat. Hanya, dengan kembalinya kepada syariat Islam dalam bingkai Khilafah Islamiyah, masyarakat akan merasakan pembangunan sejati, adil, merata, dan menyejahterakan seluruh umat. Wallahualam bisssawab.
