Oleh Kiki Ariyanti
Aktivis Muslimah
Dikutip dari kompas.id (7/8/2026), pengangguran sarjana menembus 1 juta orang. Hal ini ditengarai oleh pertumbuhan lapangan kerja formal yang membutuhkan keterampilan tinggi tidak sebanding dengan jumlah lulusan. Pengangguran merupakan masalah besar yang harus dihadapi bangsa Indonesia dan masalah ini sampai sekarang tak kunjung usai.
Mahasiswa menagih janji lapangan pekerjaan. Program-program pemerintah seperti MBG dan KDMP dinilai belum banyak menyerap tenaga kerja sesuai kompetensi, khususnya lulusan perguruan tinggi.
Ketidakseimbangan pun terjadi angka pertumbuhan ekonomi yang naik, namun tidak diikuti pertumbuhan lapangan kerja sebanding, bahkan gelombang PHK makin meluas. Beberapa perusahaan besar terus melakukan efisiensi tenaga kerja. Ini membuat angka pengangguran di negeri ini bertambah besar.
Dampak dari situasi ini adalah jobfair dipenuhi pencari kerja. Dikutip dari kompas.com (6/8/2026). Ribuan pencari kerja memadati jobfair Kota Depok di Depok Town Square, Selasa (4/8/2026). Bahkan sejumlah orang tua terlihat setia mengantar, menunggu, dan memberi semangat kepada anak-anaknya yang sedang berburu pekerjaan.
Tingginya pengangguran tentu berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat. Karenanya kondisi seperti ini menunjukkan bahwa negara gagal mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Mengapa? Karena saat ini sistem yang diterapkan adalah sistem kapitalisme. Dalam sistem ini, negara menjadikan keuntungan sebagai tujuan utama. Para kapital atau pemilik modal sebagai pengendali sistem dan negara hanya dijadikan sebagai sarana. Akibatnya pertumbuhan ekonomi diukur dari akumulasi modal, bukan kesejahteraan riil masyarakat, individu per individu.
Keberhasilan dalam sistem kapitalis dilihat dari seberapa banyak perusahaan mendapatkan keuntungan. Jika sewaktu-waktu perusahaan ada masalah maka solusi paling mudah adalah PHK. Dan negara hanya membiarkan menganggap PHK dan pengangguran adalah hal yang wajar, karena keuntungan pemilik modal lebih diutamakan daripada keberlangsungan hidup pekerja. Rakyat dibiarkan hidup mandiri bersaing dengan yang lain tanpa ada jaminan dari negara.
Seakan-akan lepas tangan dari tanggung jawab, negara menyerahkan sepenuhnya penciptaan lapangan kerja kepada pasar dan pihak swasta. Sedangkan negara hanya regulator untuk memastikan hal tersebut berlangsung. Sehingga negara tidak memiliki kewajiban untuk memberikan pekerjaan atau mencarikan kerja untuk rakyatnya. Selain itu kapitalisme membiarkan kepemilikan umum (SDA, tambang, energi) dikuasai oleh korporasi swasta dan asing yang sejatinya itu milik rakyat dengan alasan demi investasi. Sementara negara hanya menarik pajak dari mereka. Padahal jika dikelola oleh negara untuk rakyat, sektor ini berpotensi menyerap tenaga kerja besar.
Berbeda dengan penerapan sistem pemerintahan Islam secara kaffah. Dalam sistem Islam negara memiliki kewajiban menjamin pemenuhan kebutuhan setiap warga negaranya. Karena Islam menjadikan pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu sebagai ukuran keberhasilan ekonomi, bukan sekedar pertumbuhan ekonomi ala kapitalisme atau akumulasi modal.
Negara Islam berperan sebagai ra'in yang bertanggung jawab menjamin kebutuhan rakyat yang kehilangan pekerjaan dengan menyediakan lapangan kerja yang memadai bagi setiap rakyat yang membutuhkan dengan mengembangkan industri strategis serta memfasilitasi keterampilan dan penempatan kerja rakyat. Ini sebagai salah satu mekanisme untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sementara syariat mengatur hubungan kerja dan melindungi hak pekerja.
Selain itu dalam Islam, sumber daya strategis seperti minyak, gas, tambang, hutan, dan air merupakan kepemilikan umum yang dikelola oleh negara untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Melalui prinsip ini, akan sangat membantu dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan begitu hanya dengan pengaturan Islam masalah pengangguran bisa teratasi dengan baik. Oleh karena itu saatnya kembali kepada aturan Allah secara kaffah. Karena hanya dengan cara inilah yaitu penerapan sistem Islam kaffah kesejahteraan rakyat bisa dicapai. Wallahu a'lam bi shawab
