Oleh Rukmini
Pegiat Literasi
Ijazah pernah dianggap sebagai tiket menuju masa depan. Ia adalah buah dari pengorbanan orang tua, keringat mahasiswa selama bertahun-tahun, dan harapan besar sebuah bangsa untuk memiliki generasi yang terdidik. Namun hari ini, tiket itu tidak lagi mengantar pada tujuan. Ia justru berhenti di persimpangan bernama pengangguran.
Di tengah riuhnya data pertumbuhan ekonomi dan klaim keberhasilan pembangunan, tersembul luka yang tidak bisa ditutupi: negara gagal menyediakan pekerjaan bagi rakyatnya yang paling terdidik. Ketika kampus terus meluluskan sarjana, pasar kerja justru semakin menyempit. Ketika janji politik ditebar, realitas di lapangan justru menampar.
Fakta: Ketika Kampus Mencetak Pengangguran
Jumlah pengangguran lulusan perguruan tinggi kini telah menembus angka 1 juta orang. Angka itu bukan sekadar statistik. Di baliknya ada rumah-rumah yang dipenuhi kecemasan, ada orang tua yang harus menunda pensiun demi membiayai anaknya melamar kerja, dan ada anak muda yang mulai kehilangan arah.
Kesenjangan ini terjadi karena pertumbuhan lapangan kerja formal yang membutuhkan keterampilan tinggi tidak berbanding lurus dengan jumlah lulusan yang terus bertambah setiap tahun. Kampus berjalan di jalurnya sendiri, sementara industri dan kebijakan negara berjalan di jalur yang berbeda. Hasilnya adalah tumpukan ijazah yang tidak memiliki tempat untuk disalurkan.
Di sisi lain, mahasiswa mulai menagih janji penciptaan 19 juta lapangan kerja yang pernah digaungkan. Program-program pemerintah seperti MBG dan KDMP juga dinilai belum menyentuh persoalan utama. Skemanya belum mampu menyerap lulusan perguruan tinggi sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Alhasil, banyak sarjana yang akhirnya terpaksa bekerja di luar bidangnya, atau bahkan tidak bekerja sama sekali. kompas.id, Jum'at (07/08/2026)
Ironisnya, di saat angka pertumbuhan ekonomi nasional dilaporkan meningkat, kondisi ketenagakerjaan justru memburuk. Pertumbuhan itu tidak diiringi dengan pembukaan lapangan kerja baru yang sebanding. Yang terjadi justru gelombang Pemutusan Hubungan Kerja di berbagai sektor. Perusahaan merampingkan karyawan, pabrik tutup, dan investasi yang masuk tidak serta merta membuka keran pekerjaan.
Dampaknya sangat kasat mata. Balai-balai job fair dipadati lautan manusia. Antrean panjang mengular sejak dini hari. Pemandangan yang paling menyayat adalah hadirnya orang tua yang dengan sabar mengantar dan menunggu anaknya. Mereka duduk di kursi plastik, membawa bekal, berharap anaknya dipanggil oleh salah satu perusahaan. Inilah wajah nyata dari sebuah sistem yang telah kehilangan arah.
Analisis: Inilah Wajah Asli Kapitalisme
Mengapa semua ini bisa terjadi? Karena fondasi yang digunakan untuk membangun ekonomi dan ketenagakerjaan adalah Kapitalisme. Dan Kapitalisme memang tidak pernah dirancang untuk menyejahterakan seluruh rakyat.
Dalam sistem ini, pertumbuhan ekonomi diukur dari besarnya akumulasi modal dan naiknya angka Produk Domestik Bruto. Negara boleh berbangga karena grafik ekonomi naik, padahal di saat yang sama jutaan sarjana tidak memiliki penghasilan. Artinya, pertumbuhan itu bersifat semu. Ia hanya dinikmati oleh segelintir pemilik modal, sementara rakyat kebanyakan hanya menjadi penonton.
Logika Kapitalisme juga menempatkan keuntungan di atas kemanusiaan. PHK dan pengangguran dianggap sebagai hal yang wajar, bahkan perlu, demi efisiensi perusahaan. Nasib pekerja menjadi nomor sekian. Selama neraca perusahaan untung, maka manusia boleh dikorbankan. Buruh dan sarjana diperlakukan layaknya komoditas. Bisa dipakai saat dibutuhkan, dan bisa dibuang saat dianggap tidak lagi menguntungkan.
Lebih jauh lagi, negara dalam sistem kapitalis telah melepaskan tanggung jawab utamanya. Negara tidak lagi berkewajiban menjamin pekerjaan bagi setiap warga. Perannya direduksi hanya sebagai regulator yang menjaga agar pasar dan swasta bisa berjalan. Jika investasi datang, maka akan ada kerja. Jika investasi hengkang, maka rakyatlah yang menanggung deritanya. Negara cuci tangan dan menyerahkan nasib rakyat kepada mekanisme pasar yang kejam.
Kapitalisme juga membuka pintu selebar-lebarnya bagi swasta dan asing untuk menguasai sektor-sektor strategis. Sumber Daya Alam seperti minyak, gas, tambang, hutan, dan air yang sejatinya adalah milik umum, diserahkan pengelolaannya kepada korporasi demi mengejar investasi. Padahal, jika sektor-sektor ini dikelola langsung oleh negara untuk kepentingan rakyat, maka ia akan menjadi mesin penciptaan lapangan kerja terbesar. Ribuan insinyur, teknisi, dan tenaga kerja bisa terserap. Namun, potensi besar itu dikorbankan demi keuntungan segelintir pihak.
Solusi Islam: Kembali Pada Negara yang Mengurus Rakyat
Islam datang dengan paradigma yang sangat berbeda. Tolok ukur keberhasilan ekonomi dalam Islam bukanlah angka pertumbuhan, melainkan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan adalah hak yang wajib dijamin oleh negara.
Dalam Islam, pengangguran bukanlah takdir. Ia adalah kelalaian penguasa. Rasulullah saw. menegaskan bahwa seorang imam adalah pengurus dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Dari sinilah lahir konsep negara sebagai raa’in, pengurus yang benar-benar mengurus urusan umat.
Negara dalam sistem Islam memiliki kewajiban aktif untuk menciptakan lapangan kerja. Ia tidak menyerahkan urusan ini kepada pasar. Negara wajib mengembangkan industri-industri strategis, membangun infrastruktur, memajukan sektor pertanian, dan membuka proyek-proyek produktif lainnya. Tujuannya jelas, agar setiap rakyat yang mampu dan membutuhkan pekerjaan mendapatkan tempat. Negara juga wajib memfasilitasi pelatihan dan penempatan kerja agar lulusan perguruan tinggi dapat bekerja sesuai kompetensinya. Tidak ada lagi sarjana teknik yang terpaksa menjadi kurir, atau sarjana pendidikan yang menganggur bertahun-tahun.
Bagi rakyat yang terkena PHK atau sementara belum mendapatkan pekerjaan, negara juga wajib menjamin kebutuhan pokok mereka. Jaminan ini bukan belas kasihan, melainkan hak yang bersumber dari Baitul Mal. Dengan demikian, tidak ada rakyat yang jatuh ke jurang kemiskinan hanya karena kehilangan pekerjaan.
Lebih dari itu, Islam memiliki aturan yang tegas terkait kepemilikan. Sumber daya alam yang jumlahnya besar dan dibutuhkan oleh seluruh umat seperti minyak, gas, tambang, hutan, dan air adalah milik umum. Haram hukumnya diserahkan kepada swasta atau asing. Negara wajib mengelolanya secara langsung dan hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Pengelolaan ini akan membuka keran lapangan kerja dalam skala masif dan berkelanjutan. Inilah cara Islam memastikan bahwa kekayaan negeri benar-benar dinikmati oleh pemiliknya, yaitu rakyat.
Islam juga mengatur hubungan kerja dengan prinsip keadilan. Tidak ada eksploitasi, tidak ada upah murah, dan tidak ada PHK sewenang-wenang. Hak pekerja dilindungi, kewajiban pengusaha ditegakkan, dan akad kerja dijalankan dengan amanah. Dengan begitu, dunia kerja menjadi tempat yang menenangkan, bukan tempat yang menakutkan.
Satu juta sarjana menganggur adalah bukti paling telanjang bahwa sistem saat ini telah gagal. Gagal mencetak masa depan, gagal menjamin kerja, dan gagal memuliakan manusia.
Selama kita masih bertahan pada sistem yang mengukur manusia dengan angka dan menyerahkan nasib rakyat kepada pasar, maka selama itu pula air mata di job fair akan terus mengalir.
Sudah saatnya kita berani mengambil pilihan. Kembali kepada sistem yang menjadikan negara sebagai penjamin, bukan penonton. Sistem yang menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan, bukan keuntungan segelintir orang. Sistem itu bernama Islam.
Wallahu a’lam bish-shawab.
